Kabarjatim.id | Pasuruan — Anggota DPRD Kabupaten Pasuruan dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB), H. Sa’ad Muafi, S.H atau yang akrab disapa Gus Muafi, mengeluarkan pernyataan keras dan penuh emosi politik terkait keputusan pemerintah yang akhirnya menetapkan KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan Syaikhona Kholil Bangkalan sebagai Pahlawan Nasional. Menurutnya, keputusan itu merupakan langkah besar dan kemenangan akal sehat bangsa dalam mengakui peran besar ulama dalam perjuangan kemerdekaan dan penegakan kemanusiaan.
Namun di sisi lain, Gus Muafi menegaskan bahwa negara masih belum menunaikan seluruh keadilannya, karena KH. Bisri Syansuri pendiri Nahdlatul Ulama dan tokoh besar pendidikan Islam belum juga diberikan gelar Pahlawan Nasional.
“Pemberian gelar pahlawan kepada Gus Dur dan Mbah Kholil adalah wujud pengakuan negara atas jasa besar ulama, bahwa para kiai bukan hanya penjaga agama tapi juga penjaga bangsa. Namun, kami tidak bisa menutup mata masih ada luka sejarah yang belum dijahit. KH. Bisri Syansuri, tokoh besar dan guru para ulama, sampai hari ini belum juga diakui negara sebagai Pahlawan Nasional. Itu menyakitkan,” tegas Gus Muafi di Gedung DPRD Kabupaten Pasuruan, Senin (10/11/2025).
Menurutnya, Gus Dur dan Mbah Kholil Bangkalan merupakan dua sosok yang mewakili dua wajah perjuangan ulama pembebasan dan pencerahan. Gus Dur adalah simbol kemanusiaan, demokrasi, dan perlawanan terhadap tirani kekuasaan, sementara Mbah Kholil adalah pilar spiritual dan kultural yang menanamkan api nasionalisme ke dalam tubuh pesantren dan Nahdlatul Ulama.
Namun, lanjut Gus Muafi, ketiganya tidak dapat dipisahkan. Tanpa Mbah Kholil, tidak akan lahir generasi ulama penerus seperti KH. Hasyim Asy’ari, KH. Wahid Hasyim, dan KH. Bisri Syansuri. Tanpa Bisri Syansuri, tidak akan tumbuh generasi pembaharu seperti Gus Dur. “Mereka satu mata rantai perjuangan. Memisahkan mereka dari sejarah bangsa adalah kebutaan moral,” ujarnya tegas.
Gus Muafi menyebut, penghargaan negara kepada Gus Dur dan Mbah Kholil harus menjadi titik awal koreksi nasional terhadap cara negara memperlakukan sejarah ulama. “Negara ini terlalu lama membiarkan jasa para kiai terpinggirkan oleh narasi kekuasaan dan militerisme. Sekarang saatnya bangsa ini menulis ulang sejarahnya dengan tinta yang benar tinta perjuangan para ulama yang ikhlas, bukan tinta politik pencitraan,” katanya lantang.
Ia juga menyoroti bahwa banyak generasi muda bangsa yang tidak lagi mengenal sosok-sosok kiai pejuang karena negara abai dalam pendidikan sejarah Islam Nusantara. “Kalau tidak karena pesantren, nama-nama seperti Mbah Kholil, KH. Hasyim Asy’ari, KH. Bisri Syansuri, KH. Wahab Hasbullah, dan KH. Wahid Hasyim mungkin sudah terkubur oleh buku sejarah versi penguasa. Padahal mereka adalah benteng moral bangsa,” tambahnya.
Dengan nada getir, Gus Muafi menegaskan bahwa rasa syukurnya atas penghargaan kepada Gus Dur dan Mbah Kholil tidak bisa memadamkan kegelisahannya terhadap ketidakadilan sejarah yang masih berlangsung. “Kami bahagia dan bangga. Tapi juga terluka. Karena KH. Bisri Syansuri, guru bangsa, mujtahid pesantren, dan pejuang kemerdekaan, belum diakui sebagai pahlawan. Ini ironi yang tidak bisa kami diamkan,” tuturnya.
Ia menyerukan agar pemerintah dan Kementerian Sosial segera menuntaskan tanggung jawab sejarah dengan menetapkan KH. Bisri Syansuri sebagai Pahlawan Nasional, sebagaimana keadilan yang diberikan kepada Gus Dur dan Syaikhona Kholil.
“Kalau negara mengaku menghormati ulama, maka jangan separuh hati. Jangan hanya ambil nama yang populer. Akui semua yang berjasa. Karena tanpa mereka, bangsa ini tidak akan punya akal sehat, tidak akan punya arah moral,” tegasnya menutup pernyataan.
