Kabarjatim.id | Jakarta –Keputusan pemerintah memberikan gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto menuai kritik tajam dari berbagai kalangan, termasuk dari Direktur Jaringan Gusdurian, Alissa Wahid. Dalam pernyataannya yang dirilis Senin (10/11/2025), Alissa dengan tegas menyebut keputusan tersebut tidak mencerminkan pertimbangan moral dan historis yang bijak, melainkan sarat dengan kepentingan politik dan relasi personal di lingkaran kekuasaan.
“Keputusan ini tidak didasari oleh pertimbangan moral dan historis yang bijak, melainkan sarat akan kepentingan politik dan relasi personal,” tegas Alissa.
Ia menegaskan bahwa Jaringan Gusdurian menolak secara tegas pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto. Menurutnya, langkah Presiden Prabowo dalam memberikan penghargaan tersebut lebih dipengaruhi oleh faktor kedekatan keluarga dan kepentingan politik dibandingkan dengan nilai-nilai obyektif tentang kepahlawanan yang sejati.
“Jaringan Gusdurian menolak tegas pemberian gelar pahlawan pada Soeharto. Kami menyayangkan Presiden Prabowo memberikan gelar ini lebih karena relasi keluarga dan politik,” kata Alissa.
Lebih jauh, Alissa menekankan bahwa gelar pahlawan bukan sekadar penghormatan simbolik, melainkan pengakuan negara terhadap integritas moral, pengorbanan, dan dedikasi seseorang bagi kemaslahatan rakyat. Karena itu, menurutnya, gelar tersebut tidak semestinya diberikan kepada sosok yang dalam sejarahnya justru terkait dengan praktik kekuasaan yang mengorbankan kepentingan rakyat.
“Gelar pahlawan seharusnya hanya diberikan kepada tokoh yang layak, yaitu mereka yang teguh memegang nilai moral, yang mengorbankan diri untuk kemaslahatan rakyat, dan bukan sebaliknya, mengorbankan rakyat atas nama kekuasaan,” ucap Alissa.
Pernyataan keras dari Alissa Wahid ini menegaskan sikap moral Jaringan Gusdurian yang konsisten memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan demokrasi sebagaimana diwariskan oleh KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Kritik tersebut sekaligus menjadi pengingat bahwa gelar pahlawan bukanlah hadiah politik atau bentuk balas jasa personal, melainkan penilaian moral dan historis yang seharusnya terbebas dari kepentingan kekuasaan.
