Kabarjatim.id | Jakarta – Komisi XIII DPR RI menggelar rapat komisi bersama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) guna membahas rencana program kerja dan anggaran tahun 2026. Dalam rapat tersebut, Anggota DPR RI Komisi XIII, Dra. Hj. Anisah Syakur, M.Ag., menekankan urgensi penguatan ideologi Pancasila melalui perencanaan program yang terarah serta pengelolaan anggaran yang efektif.
Rapat komisi ini dilaksanakan sebagai bagian dari rangkaian agenda kedewanan DPR RI, yang sebelumnya telah diawali dengan rapat paripurna. Pada pertemuan dengan BPIP, Komisi XIII secara mendalam mengkaji arah kebijakan, prioritas program, hingga kebutuhan anggaran BPIP untuk tahun anggaran 2026.
Dra. Hj. Anisah Syakur menilai bahwa tantangan ideologis bangsa ke depan semakin kompleks, seiring dengan pesatnya arus globalisasi dan perkembangan teknologi digital yang berpotensi menggerus nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu, perencanaan program BPIP dinilai harus mampu merespons kondisi tersebut secara konkret.
“Program kerja BPIP ke depan harus dirancang secara strategis, tidak hanya bersifat seremonial, tetapi benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat, terutama generasi muda, agar nilai-nilai Pancasila tetap hidup dan membumi,” ujar Anisah Syakur dalam rapat komisi tersebut.
Selain membahas substansi program, Anisah Syakur juga menaruh perhatian pada aspek tata kelola anggaran. Ia menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses perencanaan dan pelaksanaan anggaran BPIP.
“Anggaran negara yang dialokasikan untuk BPIP harus digunakan secara efektif dan tepat sasaran. DPR RI, khususnya Komisi XIII, memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap rupiah anggaran benar-benar memberi manfaat bagi bangsa dan negara,” tegasnya.
Melalui rapat komisi antara Komisi XIII DPR RI dan BPIP ini, diharapkan terbangun kesepahaman bersama terkait rencana program kerja dan anggaran tahun 2026, sekaligus memperkuat peran BPIP sebagai lembaga strategis dalam menjaga serta membumikan ideologi Pancasila di Indonesia.
