Kabarjatim.id | Sidoarjo -Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Sidoarjo menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Bupati Sidoarjo dengan mengusung tema “Marhaban Ya Melawan”, Kamis (26/02/2026). Aksi tersebut merupakan bentuk ekspresi kekecewaan terhadap kinerja Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo yang dinilai belum selaras dengan realisasi 14 program kerja yang selama ini digaungkan kepada publik.
Kegiatan ini dihadiri ratusan kader PMII se-Sidoarjo sebagai penegasan bahwa mahasiswa tetap hadir sebagai kekuatan moral dan sosial di tengah dinamika pembangunan daerah. Mereka menilai bahwa satu tahun kepemimpinan daerah perlu dievaluasi secara terbuka dan objektif.
Massa aksi mulai berkumpul di Gedung Hambalang pada pukul 14.00 WIB, kemudian melakukan long march menuju Kantor Bupati Sidoarjo pada pukul 15.00 WIB. Sepanjang perjalanan, mahasiswa menyanyikan lagu-lagu perjuangan, membacakan puisi, serta menyampaikan orasi secara bergantian sebagai bentuk aspirasi terhadap Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
Dalam orasinya, Ketua PC PMII Sidoarjo, M. Alfien Ananta, S.Pd., menegaskan bahwa satu tahun pemerintahan dinilai belum menunjukkan capaian signifikan dari 14 program visi-misi yang dijanjikan. Ia menyampaikan bahwa sejumlah program terkesan berjalan secara administratif, namun belum dibarengi dengan pengawasan dan pengawalan kebijakan yang maksimal di lapangan.
Ia juga menyatakan bahwa PMII akan tetap berdiri bersama masyarakat untuk mengawal setiap kebijakan pemerintah daerah agar berjalan transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan rakyat.
*Delapan Tuntutan PC PMII Sidoarjo*
Adapun delapan tuntutan yang disampaikan dalam aksi tersebut adalah sebagai berikut:
1. Mendesak pemerintah daerah untuk menjadikan Pendidikan sebagai prioritas utama, pembangunan dengan pemerataan kualitas sekolah, peningkatan sarana dan prasarana, transparansi anggaran Pendidikan, serta perluasan akses Pendidikan yang layak dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat.
2. Menuntut percepatan perbaikan jalan berlubang dan rusak, di seluruh wilayah Sidoarjo dengan standart kualitas yang jelas, transparansi anggaran , serta pengawasan ketat agar tidak membahayakan keselamatan masyarakat.
3. Mendesak pemerintah kabupaten Sidoarjo, untuk segera melakukan evaluasi total terhadap system drainase, tataruang , dan alih fungsi lahan serta menghentikan kebijakan tambal sulam yang terbukti gagal, mengatasi banjir tahunan.
4. Mendesak pemerintah daerah untuk menghadirkan program ketenagakerjaan yang nyata , berpihak pada pemuda dan lulusan Pendidikan, serta memastikan industri di Sidoarjo , memprioritaskan tenaga kerja lokal secara adil dan berkelanjutan.
5. Mendesak janji kampanye agar memfasilitasi sirkuit resmi balapan agar tidak ada balapan liar.
6. Mendesak Pemerintah Kab Sidoarjo Untuk mentransparansikan program MBG lansia dan warga miskin terkait titik pusat mana saja yang terealisasi.
7. Mendesak Bupati & Wakil Bupati mempublikasi terbuka data partisipasi, anggaran, dan capaian program, terkait Integrasi pusat kreativitas dengan kebutuhan industri dan UMKM lokal.
8. Mendesak Bupati, Wakil Bupati, serta DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk menyelesaikan seluruh program dan proyek yang mengalami kemoloran dan ketidakjelasan.
*Audiensi dengan Bupati Sidoarjo*
Setelah menunggu kurang lebih dua jam, massa aksi akhirnya memperoleh kesempatan untuk bertemu langsung dengan Bupati Sidoarjo, Subandi, SH., M.Kn. Pertemuan tersebut berlangsung di lingkungan Kantor Bupati dengan suasana dialogis.
Dalam kesempatan tersebut, Subandi menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Sidoarjo tengah menjalankan master plan pembangunan yang mencakup empat sektor utama, yakni pendidikan, jalan, taman, dan irigasi. Ia menjelaskan bahwa pendataan kebutuhan pendidikan hingga tingkat kecamatan telah dilakukan sebagai dasar penyusunan prioritas pembangunan. Program tersebut, menurutnya, akan dilaksanakan secara bertahap dan dilanjutkan pada tahun 2026.
Ia juga menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk terus melakukan perbaikan berkelanjutan serta membuka ruang komunikasi dengan mahasiswa dan masyarakat sebagai bagian dari proses demokrasi.
Aksi “Marhaban Ya Melawan” pun menjadi momentum refleksi bersama antara mahasiswa dan pemerintah daerah. Kehadiran ratusan kader PMII dalam aksi tersebut menunjukkan bahwa peran mahasiswa sebagai agen kontrol sosial tetap relevan dalam mengawal kebijakan publik demi terwujudnya pembangunan Sidoarjo yang lebih transparan, partisipatif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.
