Kabarjatim.id | Probolinggo -Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Probolinggo melayangkan kritik tajam terhadap kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Probolinggo. Hal ini menyusul tidak adanya laporan pertanggungjawaban (LPJ) yang dipublikasikan oleh Panitia Kerja (Panja) Pupuk kepada masyarakat luas.
Ketua PC PMII Probolinggo, Dedi Bayu Angga, menilai keterbukaan informasi mengenai hasil kerja Panja Pupuk sangatlah krusial. Menurutnya, publik, terutama para petani, berhak mengetahui sejauh mana progres maupun temuan yang didapatkan oleh legislatif, dalam mengawal karut-marut persoalan pupuk di daerah.
Dedi menyampaikan ketiadaan laporan yang jelas menimbulkan tanda tanya besar terkait efektivitas kerja para wakil rakyat tersebut. Ia menekankan LPJ merupakan bentuk tanggung jawab moral maupun politik kepada konstituen.
“Kami mempertanyakan komitmen DPRD dalam mengawal isu kerakyatan ini. Hingga saat ini, masyarakat tidak pernah tahu apa hasil konkret dari Panja Pupuk tersebut. Padahal, transparansi adalah kunci utama dalam menjalankan fungsi pengawasan,” katanya.
Kemudian, Dedi menegaskan tanpa adanya dokumen pertanggungjawaban yang bisa diakses publik, kinerja Panja Pupuk sulit untuk diukur keberhasilannya. Ia khawatir agenda tersebut hanya menjadi formalitas tanpa memberikan solusi nyata bagi kelangkaan atau distribusi pupuk yang selama ini dikeluhkan petani.
“Jangan sampai Panja ini hanya menjadi seremoni belaka tanpa output yang jelas. Kami menuntut DPRD Kabupaten Probolinggo segera merilis laporan hasil kerja tersebut, agar masyarakat bisa menilai sejauh mana mereka bekerja untuk rakyat,” tegasnya.
PC PMII Probolinggo pun mengancam akan melakukan pengawalan lebih lanjut jika tuntutan akan transparansi ini tetap diabaikan oleh pihak parlemen. Dedi juga mengatakan bahwa PMII akan terus mengawal isu ini, hingga ada kejelasan hitam di atas putih dari pihak legislatif.
“Jika dalam waktu dekat tidak ada itikad baik untuk memaparkan hasil kerja tersebut ke publik, jangan salahkan jika kepercayaan masyarakat terhadap lembaga dewan semakin merosot. Kami butuh bukti kerja nyata, bukan sekadar janji-janji di meja rapat,” pungkasnya.
