Kabarjatim.id | Jakarta – Anggota DPR RI Komisi XIII, Dra. Hj. Anisah Syakur, M.Ag., mendorong agar penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia (RUU HAM) tidak hanya berorientasi pada penguatan norma hukum, tetapi juga mampu menghadirkan perlindungan dan pemenuhan hak masyarakat secara nyata.
Hal tersebut disampaikan Anisah dalam memberikan tanggapan terhadap perkembangan penyusunan dan harmonisasi RUU HAM bersama Kementerian Hak Asasi Manusia. Ia mengapresiasi upaya pemerintah dan DPR RI dalam memperbarui landasan hukum HAM agar lebih relevan dengan perkembangan masyarakat dan tantangan perlindungan hak asasi manusia yang semakin kompleks.
Menurutnya, pembaruan regulasi HAM menjadi langkah penting untuk memperkuat tanggung jawab negara dalam menjamin penghormatan, perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM di Indonesia.
“Kami mengapresiasi Kementerian Hak Asasi Manusia bersama DPR RI yang telah melakukan proses penyusunan dan harmonisasi RUU tentang Hak Asasi Manusia. Materi yang disampaikan menunjukkan adanya upaya untuk memperkuat landasan hukum perlindungan, penghormatan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM di Indonesia,” ujar Anisah.
Ia menegaskan, salah satu hal yang perlu menjadi perhatian dalam penyusunan RUU tersebut adalah kejelasan tanggung jawab negara, termasuk pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, kementerian dan lembaga terkait. Dengan demikian, pelaksanaan perlindungan HAM dapat berjalan secara terkoordinasi dan tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan.
Selain itu, Anisah juga menyoroti pentingnya penguatan perlindungan terhadap kelompok rentan, seperti perempuan, anak, penyandang disabilitas, lansia, masyarakat miskin, serta korban kekerasan. Menurutnya, jaminan terhadap kelompok tersebut harus disertai mekanisme pengaduan, pendampingan, dan pemulihan yang mudah diakses masyarakat.
“Perlindungan HAM tidak boleh berhenti pada pengakuan hak semata. Harus ada mekanisme pelaksanaan yang jelas, termasuk bagaimana masyarakat, khususnya kelompok rentan dan korban pelanggaran HAM, mendapatkan akses terhadap perlindungan, keadilan, serta pemulihan,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia menilai partisipasi masyarakat juga menjadi bagian penting yang harus diperkuat dalam RUU HAM. Keterlibatan publik harus benar-benar bermakna, bukan sekadar memenuhi aspek formalitas dalam proses penyusunan kebijakan.
Anisah berharap masyarakat memiliki ruang yang terbuka untuk menyampaikan aspirasi, memperoleh informasi, memberikan kritik, serta mendapatkan kejelasan mengenai tindak lanjut atas masukan yang disampaikan.
Di sisi lain, ia turut menekankan pentingnya penguatan pengawasan terhadap tanggung jawab korporasi dalam penghormatan HAM, khususnya yang berkaitan dengan hak pekerja, masyarakat sekitar, lingkungan, dan kelompok rentan. Menurutnya, aspek pertanggungjawaban dunia usaha perlu menjadi perhatian agar perlindungan HAM dapat menjangkau seluruh sektor kehidupan masyarakat.
Anisah juga mengingatkan bahwa keberhasilan RUU HAM nantinya tidak hanya ditentukan oleh kualitas rumusan pasal, tetapi juga kesiapan pemerintah dalam menjalankan regulasi tersebut. Kesiapan kelembagaan, sumber daya manusia, dukungan anggaran, mekanisme pengawasan, hingga evaluasi pelaksanaan harus menjadi bagian dari perhatian bersama.
“Ukuran keberhasilan RUU ini nantinya bukan hanya pada seberapa baik rumusan pasalnya, tetapi pada seberapa jauh masyarakat merasakan manfaatnya. Oleh karena itu, perlu dipastikan kesiapan kelembagaan, sumber daya manusia, anggaran, mekanisme pengawasan, serta instrumen evaluasinya,” jelasnya.
Sebagai Anggota Komisi XIII DPR RI, Anisah menegaskan bahwa penyusunan RUU HAM harus tetap berpijak pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, prinsip negara hukum, serta nilai-nilai kemanusiaan dan karakter bangsa Indonesia.
“Kami ingin menegaskan bahwa RUU HAM harus menjadi hukum yang hidup, bukan hanya dokumen hukum yang baik secara normatif. Karena itu, kami mendorong agar setiap hak yang dijamin dalam RUU ini memiliki penanggung jawab yang jelas, mekanisme pelaksanaan yang konkret, indikator keberhasilan yang terukur, serta mekanisme pengawasan dan pemulihan yang dapat diakses masyarakat,” pungkasnya.
Ia berharap proses pembahasan RUU HAM ke depan tetap membuka ruang partisipasi publik secara luas sehingga regulasi yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat dan mampu memperkuat sistem perlindungan HAM nasional.
