Kabarjatim.id | Jakarta  – Perlindungan terhadap masyarakat yang terpaksa mengungsi akibat persoalan keamanan di Tanah Papua harus menjadi prioritas pemerintah. Diperlukan langkah nyata melalui koordinasi lintas sektor untuk memastikan keselamatan, pemenuhan kebutuhan dasar, serta kepastian masa depan para pengungsi.

Anggota DPR RI Komisi XIII, Dra. Hj. Anisah Syakur, M.Ag., menilai persoalan pengungsi di Papua Tengah dan Pegunungan membutuhkan perhatian lebih serius. Kondisi pengungsian yang berlangsung dalam waktu lama menunjukkan perlunya penanganan menyeluruh, tidak hanya melalui bantuan kemanusiaan, tetapi juga kebijakan perlindungan yang berkelanjutan.

Anisah menegaskan bahwa setiap masyarakat yang terdampak situasi keamanan memiliki hak yang sama untuk memperoleh perlindungan dari negara. Oleh karena itu, pemerintah harus memastikan kebutuhan dasar para pengungsi terpenuhi, mulai dari ketersediaan pangan, air bersih, fasilitas kesehatan, tempat tinggal sementara, hingga akses pendidikan.

“Jangan sampai masyarakat yang sudah kehilangan rasa aman dan harus meninggalkan rumahnya justru kehilangan hak-hak dasarnya. Negara harus hadir memastikan mereka mendapatkan perlindungan dan pelayanan yang layak. Ini bukan sekadar persoalan bantuan sosial, melainkan tanggung jawab kemanusiaan dan konstitusional,” tegas Anisah Syakur.

Ia juga menekankan pentingnya keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, termasuk Kementerian HAM, kementerian terkait, pemerintah daerah, aparat keamanan, serta organisasi kemanusiaan. Sinergi tersebut diperlukan agar penanganan pengungsi memiliki arah yang jelas dan tidak tumpang tindih.

“Kita membutuhkan koordinasi yang benar-benar berjalan di lapangan. Harus ada pendataan menyeluruh mengenai kondisi dan kebutuhan pengungsi, kemudian ditindaklanjuti dengan program yang tepat sasaran. Jangan sampai persoalan ini terus berlarut-larut tanpa kepastian penyelesaian,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Anisah mendorong pemerintah untuk tidak hanya berorientasi pada penanganan sementara, tetapi juga mempersiapkan solusi jangka panjang. Salah satunya dengan menjamin keamanan bagi masyarakat yang ingin kembali ke kampung halaman, sekaligus memberikan alternatif perlindungan yang manusiawi bagi mereka yang belum memungkinkan untuk pulang.

“Penyelesaian persoalan pengungsi harus mengedepankan pendekatan kemanusiaan, dialog, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Keselamatan masyarakat harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap keputusan. Kita ingin para pengungsi memiliki kepastian hidup, mendapatkan perlindungan, dan dapat menjalani kehidupan secara layak,” tambahnya.

Menurutnya, perhatian terhadap pengungsi Papua juga menjadi penting karena persoalan tersebut telah mendapat sorotan dari berbagai pihak, baik di tingkat nasional maupun internasional. Karena itu, pemerintah perlu menunjukkan komitmen melalui kebijakan dan tindakan nyata yang mengutamakan perlindungan masyarakat.

Anisah berharap seluruh pihak dapat memperkuat komitmen bersama agar penanganan pengungsi di Tanah Papua tidak lagi berjalan secara parsial. Dengan koordinasi yang solid dan pendekatan berbasis HAM, hak, keselamatan, serta martabat masyarakat terdampak dapat terlindungi secara maksimal.