MALANG – Kenaikan harga daging sapi di Kota Malang kian menjadi sorotan seiring dampaknya yang mulai dirasakan luas oleh pelaku usaha.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang menilai kondisi ini tidak bisa dipandang sebagai dinamika pasar semata, melainkan perlu penanganan serius dari pemerintah.
Anggota Komisi B DPRD Kota Malang, Dr. H. Indra Permana, mengungkapkan bahwa salah satu faktor utama pemicu kenaikan harga adalah berkurangnya pasokan sapi hidup di tingkat peternak dan distributor.
Sementara itu, kebutuhan masyarakat terhadap daging sapi tetap tinggi, terutama untuk mendukung aktivitas sektor kuliner yang berkembang pesat di kota tersebut.
“Ketika pasokan menurun, sementara permintaan tidak berubah, maka kenaikan harga menjadi tidak terhindarkan. Persoalannya, dampak dari kondisi ini sudah dirasakan di berbagai lini usaha,” ujarnya. Sabtu (18/4/2026).
Menurutnya, tekanan paling terasa dialami oleh pelaku usaha di rantai distribusi. Jagal kesulitan memperoleh bahan baku, pedagang harus menghadapi harga yang fluktuatif, sementara pelaku usaha kuliner dituntut menyesuaikan biaya produksi yang terus meningkat.
Situasi ini dinilai berpotensi menurunkan daya saing usaha, khususnya bagi pelaku usaha kecil dan menengah.
Indra menambahkan, jika kondisi ini terus berlangsung tanpa intervensi, maka tidak hanya berdampak pada pelaku usaha, tetapi juga dapat memengaruhi stabilitas ekonomi daerah.
Sektor kuliner yang selama ini menjadi salah satu penggerak ekonomi lokal berisiko mengalami perlambatan.
Ia menegaskan, pemerintah daerah perlu segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi persoalan tersebut.
Upaya menjaga keseimbangan antara pasokan dan harga dinilai penting agar gejolak di pasar tidak semakin meluas.
“Perlu ada kebijakan yang terintegrasi, mulai dari memastikan ketersediaan pasokan hingga menjaga stabilitas harga di tingkat konsumen,” katanya.
Selain itu, Indra juga menekankan pentingnya kehadiran negara dalam melindungi pelaku usaha dari tekanan ekonomi yang tidak terkendali.
Ia menilai, keberpihakan kebijakan menjadi kunci untuk menjaga keberlangsungan usaha masyarakat.
Sebagai kota yang dikenal memiliki sektor kuliner yang dinamis, Malang membutuhkan kepastian ketersediaan bahan baku agar aktivitas ekonomi tetap berjalan stabil.
Tanpa dukungan kebijakan yang tepat, pelaku usaha dikhawatirkan akan menghadapi tantangan yang semakin berat.
DPRD Kota Malang pun mendorong pemerintah untuk segera merumuskan langkah strategis guna mengendalikan situasi, sehingga dampak yang lebih luas terhadap perekonomian daerah dapat diantisipasi sejak dini.
