MALANG — Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Kota Malang menggelar nonton bareng dan diskusi film dokumenter Pesta Babi di Sarijan Coffee Dermo, Kamis (29/5/2026).
Kegiatan tersebut menjadi ruang refleksi sekaligus kritik terhadap berbagai persoalan lingkungan hidup, ekspansi proyek pembangunan skala besar, serta nasib masyarakat adat Papua yang dinilai semakin terdesak di tengah masifnya pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN).
Diskusi menghadirkan empat pemantik dari beragam latar belakang, yakni Benaya Harobu dari Tim Ekspedisi Indonesia Baru, M. Nuruddin, S.Pt., M.P. selaku Sekretaris Jenderal Aliansi Petani Indonesia, Dr. Purnawan Dwikora Negara, S.H., M.H. dosen hukum Universitas Widyagama sekaligus penggiat lingkungan, serta Erdi dari Aliansi Mahasiswa Papua.
Sepanjang forum berlangsung, peserta aktif mempertanyakan dampak pembangunan yang selama ini diklaim sebagai upaya percepatan kemajuan nasional. Salah satu isu yang mengemuka adalah dugaan praktik environmental blackmail dan marjinalisasi masyarakat adat dalam berbagai proyek berskala besar di Papua.
Sejumlah peserta menilai pembangunan sering kali menghadirkan dilema antara kepentingan investasi dan keberlangsungan hidup masyarakat lokal yang telah lama bergantung pada ruang hidupnya.
Menanggapi hal tersebut, Benaya Harobu menegaskan bahwa pesan utama yang ingin disampaikan melalui film Pesta Babi sebenarnya telah tergambar secara jelas dalam dokumenter tersebut.
“Pesan yang ingin disampaikan oleh kami sudah jelas tertera di dalam film,” ujar Benaya.
Menurutnya, film tersebut tidak dibuat untuk menolak pembangunan ataupun kemajuan daerah. Namun, terdapat persoalan mendasar yang perlu mendapat perhatian serius, terutama terkait luasnya wilayah yang dialihkan untuk kepentingan proyek pembangunan.
“Tentu kami tidak menolak kemajuan dengan adanya Proyek Strategis Nasional, tapi yang kami angkat di film ini adalah skala lahan yang digunakan begitu besar. Di mana itu merugikan masyarakat adat,” tegasnya.
Pernyataan tersebut menyoroti persoalan yang selama ini menjadi kritik berbagai kelompok masyarakat sipil, yakni ketika pembangunan dilakukan dengan mengorbankan ruang hidup komunitas adat yang memiliki hubungan sosial, budaya, dan ekonomi yang kuat dengan tanah leluhurnya.
Sementara itu, Dr. Purnawan Dwikora Negara menilai persoalan yang terjadi di Papua tidak lagi dapat dipahami sekadar sebagai konflik kepentingan antara pembangunan dan lingkungan. Menurutnya, yang terjadi telah mengarah pada kerusakan ekologis yang lebih luas dan sistematis.
“Ini bukan lagi soal environmental black mail, tetapi pemusnahan ekosistem. Proyek-proyek tersebut membabat habis lahan dan pada akhirnya bukan menguntungkan masyarakat adat, melainkan penguasa dan pengusaha,” tegasnya.
Senada dengan hal tersebut, Erdi dari Aliansi Mahasiswa Papua mempertanyakan sejauh mana kepedulian publik terhadap realitas yang dihadapi masyarakat Papua. Ia menilai berbagai diskusi dan pemutaran film sering kali berhenti pada ruang wacana tanpa adanya langkah konkret yang dapat mendorong perubahan.
“Lalu follow up dari film ini bagaimana? Karena masyarakat Papua benar-benar sedang dieksploitasi,” ungkap Erdi.
Diskusi tersebut menegaskan bahwa pembangunan semestinya tidak hanya diukur dari angka investasi, pertumbuhan ekonomi, maupun percepatan proyek infrastruktur. Lebih dari itu, pembangunan perlu menempatkan keberlanjutan lingkungan, perlindungan ekosistem, serta penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat sebagai fondasi utama.
Tanpa prinsip tersebut, pembangunan berisiko melahirkan ketimpangan baru, memperluas konflik agraria, dan semakin menjauhkan masyarakat adat dari ruang hidup yang selama ini menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas mereka.
