Kabarjatim.id | Depok – Anggota DPR RI Komisi XIII, Dra. Hj. Anisah Syakur, M.Ag, memberikan tanggapan sekaligus menyampaikan sejumlah pertanyaan dalam agenda Kunjungan Kerja Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI ke Pemerintah Kota Depok bertema “Peran Diplomasi Parlemen untuk Pembangunan Kota Depok: Sinergi dan Kolaborasi” yang berlangsung pada 15–17 Juli 2026.
Dalam tanggapannya, Anisah Syakur menilai konsep dan rancangan kegiatan tersebut sangat strategis, inovatif, serta mampu menjawab kebutuhan nyata Kota Depok dalam memperkuat peran diplomasi parlemen di tingkat daerah.
Menurutnya, kegiatan tersebut mampu memperkecil jarak antara diplomasi nasional dan daerah. Melalui BKSAP Day, potensi, tantangan, serta aspirasi daerah dapat diangkat secara langsung ke dalam jejaring kerja sama internasional yang dimiliki DPR RI.
Selain itu, ia menilai fokus kegiatan yang diarahkan pada promosi ekspor, penarikan investasi, serta peningkatan daya saing industri daerah merupakan langkah yang tepat dan sejalan dengan potensi Kota Depok yang memiliki sektor UMKM, pendidikan, dan jasa yang terus berkembang.
Anisah juga mengapresiasi kuatnya landasan hukum pelaksanaan kegiatan tersebut melalui Undang-Undang MD3 serta dukungan jejaring Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) DPR RI dengan 102 parlemen negara sahabat. Menurutnya, hal tersebut menjadi modal penting dalam membuka peluang kerja sama internasional yang konkret bagi Kota Depok.
“Kegiatan ini juga merupakan bentuk pertanggungjawaban publik BKSAP kepada masyarakat, sehingga manfaat diplomasi parlemen dapat dipahami secara nyata sebagai instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan daerah,” ujar Anisah.
Pada kesempatan tersebut, Anisah Syakur juga menyampaikan sejumlah pertanyaan sebagai bentuk penguatan implementasi program. Ia mempertanyakan langkah BKSAP dalam memetakan potensi unggulan Kota Depok agar kerja sama internasional yang dibangun tepat sasaran, baik di bidang pendidikan, industri kreatif, pertanian perkotaan, maupun pengelolaan sampah.
Ia juga menanyakan mekanisme pendampingan yang akan dilakukan setelah kunjungan kerja selesai, termasuk dukungan BKSAP kepada Pemerintah Kota Depok dalam menyusun proposal kerja sama, mempertemukan dengan mitra dari negara sahabat, hingga memberikan kemudahan investasi.
Tidak hanya itu, Anisah mendorong agar pelaksanaan kegiatan turut melibatkan pelaku usaha, koperasi, dan perguruan tinggi sehingga manfaat diplomasi parlemen dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat luas, bukan hanya oleh pemerintah daerah.
Ia juga menyoroti berbagai tantangan yang kerap dihadapi daerah, seperti perizinan, pemenuhan standar produk internasional, serta perlindungan investasi. Menurutnya, BKSAP perlu memberikan dukungan konkret agar hambatan tersebut dapat diatasi secara efektif.
Dalam forum tersebut, Anisah turut mempertanyakan peluang pengembangan kerja sama **sister city** antara Kota Depok dengan kota-kota di negara sahabat melalui jejaring parlemen. Selain itu, ia berharap isu-isu strategis yang menjadi tantangan Kota Depok, seperti banjir, kemacetan, dan pengelolaan lingkungan, dapat menjadi prioritas dalam pengembangan kerja sama internasional, khususnya dalam pertukaran pengalaman dan teknologi tata kelola perkotaan berkelanjutan.
Sebagai penutup, Anisah Syakur menekankan pentingnya indikator keberhasilan yang terukur dalam pelaksanaan program BKSAP Day, seperti jumlah kerja sama yang terbangun, nota kesepahaman (MoU), pertemuan bisnis, hingga nilai investasi yang berhasil direalisasikan sebagai dampak nyata diplomasi parlemen bagi pembangunan daerah.
