MALANG, Kabarjatim.id – DPRD Kota Malang menekankan pentingnya pelaksanaan program seragam sekolah gratis dilakukan secara tepat sasaran agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh siswa dari keluarga yang membutuhkan.
Pengawasan terhadap pelaksanaan program tersebut akan terus dilakukan sebagai bagian dari fungsi kontrol lembaga legislatif terhadap kebijakan pemerintah daerah.
Anggota DPRD Kota Malang, Suryadi, mengatakan program seragam gratis tidak semata-mata menjadi realisasi janji politik, tetapi juga merupakan wujud keberpihakan pemerintah kepada masyarakat yang membutuhkan. Menurutnya, pelaksanaan program harus dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan manfaat nyata.
“Program seragam gratis bukan hanya soal pemenuhan janji politik, tetapi merupakan bentuk keberpihakan pemerintah kepada masyarakat yang membutuhkan. Janji politik yang baik adalah janji yang diwujudkan secara bertanggung jawab dan memberikan manfaat nyata bagi warga. Yang lebih penting lagi, program ini harus dijalankan secara tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik,” ujar Suryadi, Minggu (12/7/2026).
Ia menilai prinsip keadilan dalam kebijakan publik tidak selalu berarti memberikan perlakuan yang sama kepada seluruh masyarakat. Menurutnya, bantuan sosial seharusnya diberikan berdasarkan tingkat kebutuhan agar efektivitas program dapat tercapai.
“Dalam filsafat keadilan, yang adil bukanlah menyamaratakan semua orang, melainkan menempatkan sesuatu sesuai porsinya. Karena itu, bantuan seragam gratis memang seharusnya lebih diprioritaskan kepada siswa dari keluarga yang benar-benar membutuhkan. Keadilan bukan berarti semua mendapat bagian yang sama, tetapi setiap orang memperoleh dukungan sesuai kebutuhannya,” jelasnya.
Selain program bantuan seragam, Suryadi menilai peningkatan kualitas pendidikan di Kota Malang harus dilakukan secara menyeluruh. Ia menyebut peningkatan mutu tenaga pendidik, pemerataan sarana dan prasarana pendidikan, penguatan pendidikan karakter, hingga pengembangan kompetensi peserta didik merupakan aspek yang tidak dapat diabaikan.
“Kita harus memandang pendidikan secara utuh. SDM yang berkualitas lahir dari sistem pendidikan yang baik, guru yang berkualitas, fasilitas yang memadai, serta dukungan keluarga dan lingkungan yang positif,” katanya.
Di sisi penganggaran, Suryadi mendorong pemerintah daerah menyusun setiap program pendidikan berdasarkan data yang akurat dan kebutuhan riil masyarakat. Langkah tersebut dinilai penting agar penggunaan anggaran lebih efektif, efisien, dan memberikan manfaat maksimal kepada masyarakat yang berhak.
Sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPRD, pihaknya akan terus mengawal pelaksanaan program pendidikan agar berjalan sesuai ketentuan. Ia juga menilai keterlibatan masyarakat menjadi faktor penting dalam memastikan program pemerintah terlaksana dengan baik.
“Masyarakat harus diberikan ruang untuk menyampaikan protes, kritik, maupun laporan apabila menemukan kesalahan, ketidaktepatan sasaran, atau kelalaian dalam pelaksanaan program. Kritik bukan sesuatu yang harus dihindari, melainkan bagian dari kontrol sosial untuk memperbaiki pelayanan publik,” tegasnya.
Suryadi menambahkan DPRD Kota Malang terbuka menerima berbagai masukan dari masyarakat, termasuk lembaga pendidikan, wali murid, maupun kelompok masyarakat sipil. Menurutnya, setiap laporan terkait pelaksanaan program akan menjadi bahan evaluasi untuk mendorong perbaikan kebijakan pemerintah daerah.
“Kami siap menerima kritik, saran, maupun masukan dari masyarakat. Jika ada data yang keliru atau ada warga yang seharusnya menerima bantuan tetapi belum terakomodasi, silakan disampaikan. DPRD akan menjalankan fungsi pengawasan dan mendorong pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi serta perbaikan yang diperlukan. Pendidikan adalah urusan bersama, sehingga pengawasannya juga harus dilakukan bersama-sama,” pungkasnya.
