Kabarjatim.id | Tanggerang Selatan — Suasana Diskusi Publik IslamiTalk yang diselenggarakan oleh Islami.co di Outlier Cafe, Ciputat, Tangerang Selatan, Banten, Jumat (7/11/2025), berubah menjadi forum perlawanan intelektual terhadap wacana pengangkatan Presiden ke-2 RI, Soeharto, sebagai Pahlawan Nasional.
Dalam forum yang dihadiri oleh para aktivis lintas generasi, akademisi, dan pegiat masyarakat sipil itu, suara bulat mengemuka penolakan kolektif dan tegas atas upaya pemutihan sejarah yang dinilai berbahaya bagi moral bangsa.
Acara tersebut menghadirkan Sejarawan Bonnie Triyana, Budayawan Hairus Salim, Aktivis Gen Z NU Lily Faidatin, dan Ketua PBNU Savic Ali. Mereka sepakat, warisan kekuasaan Orde Baru berisi kekerasan politik, pelanggaran hak asasi manusia (HAM), dan korupsi yang masif tidak memiliki dasar moral maupun etis untuk dilegitimasi sebagai kepahlawanan.
Bonnie Triyana, sejarawan sekaligus anggota DPR, menyebut upaya menjadikan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional adalah bentuk manipulasi sejarah.
“Upaya Soeharto dijadikan pahlawan adalah narasi tunggal soal pahlawan dan legitimasi kekerasan yang berdarah selama Orde Baru,” ungkap Bonnie.
Ia menegaskan bahwa kekuasaan Soeharto dibangun di atas krisis dan penyelewengan sejarah.
“Soeharto menjadi presiden karena krisis politik, maka dari itu butuh sejarah untuk melegitimasi kekuasaannya,” ujar Bonnie.
Lebih lanjut, Bonnie mengingatkan bahwa pembantaian dan penangkapan massal terhadap pengikut PKI berlangsung hingga tahun 1969.
“Pada dasarnya, pengangkatan Soeharto bukan soal jasa, tetapi pertarungan memori publik mempertarungkan memori untuk melegitimasi atau mendelegitimasi kelompok tertentu,” tegasnya.
Nada serupa disampaikan Budayawan NU Hairus Salim, yang menyoroti strategi Orde Baru dalam melumpuhkan kekuatan ideologis partai-partai, termasuk Nahdlatul Ulama (NU) yang saat itu memiliki basis massa besar.
“ABRI digunakan untuk memaksa memilih Soeharto. NU yang memiliki suara dominan tidak pernah menduduki ketua umum PPP karena harus mendapat persetujuan Soeharto,” terang Hairus.
Ia menggambarkan masa Orde Baru sebagai zaman ketika demokrasi dimutilasi.
“Selama Orde Baru, NU sulit sekali berkembang, kecuali kiai-kiai yang pindah ke Golkar. Pemilu kala itu hanya formalitas ideologi dilumpuhkan,” tambahnya.
Sementara itu, Lily Faidatin, aktivis muda NU dari generasi Z, menyatakan dengan lantang penolakannya terhadap wacana tersebut.
“Saya menolak dengan tegas Soeharto menjadi Pahlawan Nasional. Beliau mungkin pernah berjasa, tetapi dosanya lebih banyak. Ayah saya sendiri menjadi korban penangkapan karena aksi mengkritisi Soeharto. Soeharto tidak punya cukup alasan untuk dipahlawankan,” kata Lily.
Dari perspektif institusional NU, Ketua PBNU Savic Ali juga menegaskan sikap tegasnya. Ia menyebut, rezim Orde Baru secara sistematis mengebiri peran NU, baik di bidang politik, pendidikan, maupun sosial.
Ia menjelaskan tentang mekanisme kontrol tripartit Orde Baru (ABRI, Birokrasi, dan Golkar) yang menjerat NU agar tunduk pada garis politik Soeharto.
Savic mencontohkan, pada Pemilu 1971, NU dipaksa melebur ke PPP dan diarahkan ke politik satu arah.
“KH Idham Chalid pernah berkata kita disuruh tanding tinju, tetapi kedua tangan kita diikat. Kalau Soeharto dipahlawankan, gak ketemu nalar kita karena Soeharto bagian dari masalah legacy-nya banyak yang bermasalah, korbannya banyak sekali,” tegas Savic.
Ia menutup dengan refleksi moral yang tajam tentang makna kepahlawanan sejati.
“Pahlawan bagi saya adalah orang yang berani mempertaruhkan kepentingan dan keselamatan dirinya untuk kepentingan orang lain, sedangkan Soeharto mendahulukan kepentingan dirinya dan kroninya,” ujarnya.
Diskusi tersebut kemudian menyimpulkan bahwa pengangkatan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional merupakan tindakan yang mengkhianati jutaan korban pelanggaran HAM berat, menegasikan luka sejarah represi politik, dan secara fundamental mendegradasi standar kepemimpinan bangsa.
Dalam pandangan peserta, keputusan seperti itu bukan saja menyakiti nurani korban dan keluarga mereka, tetapi juga membuka pintu bagi amnesia sejarah yang berbahaya bagi masa depan demokrasi Indonesia.
