Kabarjatim.id | Jakarta — Mustasyar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Ahmad Mustofa Bisri atau Gus Mus menegaskan penolakannya terhadap rencana pemerintah memberikan gelar Pahlawan Nasional kepada mantan Presiden Soeharto. Dalam pernyataannya yang dikutip dari NU Online, Gus Mus dengan keras menyatakan ketidaksetujuannya atas rencana tersebut.

“Saya paling tidak setuju kalau Soeharto dijadikan Pahlawan Nasional,” ujar Gus Mus di kediamannya di Leteh, Rembang, Jawa Tengah, seperti dikutip dari NU Online, Rabu (5/11).

Gus Mus kemudian mengisahkan pengalaman pahit para kiai dan warga Nahdlatul Ulama (NU) pada masa kekuasaan Soeharto. Ia menuturkan bahwa banyak kiai mengalami tekanan, bahkan tindakan represif yang melukai martabat ulama dan umat.

“Banyak kiai yang dimasukin sumur, papan nama NU tidak boleh dipasang, yang suruh dipasang banyak dirobohin oleh bupati-bupati. Adik saya sendiri, Kiai Adib Bisri akhirnya keluar dari PNS karena dipaksa masuk Golkar,” cerita Gus Mus.

kabarjatim

Kiai kharismatik asal Rembang itu menilai bahwa warga NU yang mendukung atau ikut mengusulkan pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto menunjukkan kurangnya pemahaman terhadap sejarah kelam masa lalu.

“Orang NU kalau ada yang ikut-ikutan mengusulkan berarti tidak ngerti sejarah,” tegas kiai yang pernah menjabat Rais Aam PBNU 2014–2015 itu.

Gus Mus juga mengingatkan bahwa dalam tradisi para ulama, penghormatan sejati tidak datang dari gelar atau penghargaan duniawi, melainkan dari ketulusan berjuang tanpa pamrih. Ia menjelaskan bahwa banyak ulama dan pejuang bangsa yang memiliki jasa besar bagi republik ini, namun keluarga mereka justru tidak pernah mengusulkan gelar pahlawan demi menjaga keikhlasan amal mereka.

“Banyak ulama dan pejuang bangsa yang memiliki jasa besar tidak pernah diusulkan gelar pahlawan oleh keluarganya. Alasannya supaya amal kebaikannya tidak berkurang di mata Allah. Kalau istilahnya, menghindari riya’,” jelas pengasuh Pesantren Raudlatut Thalibin tersebut.

Pernyataan keras Gus Mus ini menegaskan bahwa bagi kalangan pesantren dan Nahdliyyin, kepahlawanan bukan sekadar gelar simbolik yang diberikan negara, tetapi tentang moralitas, kejujuran sejarah, dan penghormatan terhadap mereka yang benar-benar berjuang untuk rakyat bukan mereka yang menindasnya.