Kabarjatim.id | Kabupaten Malang -Dunia pendidikan Kabupaten Malang dinilai tengah menghadapi persoalan berlapis. Anggota DPRD Kabupaten Malang Komisi IV, Zulham Ahmad Mubarok, menegaskan bahwa masalah yang terjadi bukan persoalan sesaat.
Ia menyoroti berbagai isu mulai dari merger sekolah, kekurangan tenaga pendidik, tingginya angka putus sekolah hingga minimnya jumlah siswa di beberapa sekolah tertentu.
Zulham menegaskan problem pendidikan di daerah ini sudah bersifat akumulatif dan tidak bisa diselesaikan dengan program parsial.
“Secara umum, kualitas pendidikan di Kabupaten Malang bagi kami adalah yang utama. Tapi faktanya hari ini masih banyak sekolah yang belum layak, baik dari sisi fasilitas maupun SDM. Ini problem akumulatif, bukan terjadi tahun ini saja,” ujar Zulham saat ditemu di Pendopo Malang, Kamis (12/2/2024)
Politisi PDIP itu juga mengungkap angka anak putus sekolah yang menurutnya sangat memprihatinkan, yakni sekitar 19 ribu anak.
Menurut Zulham angka tersebut bukan persoalan kecil dan tidak cukup ditangani melalui program-program simbolik.
“Tingkat anak putus sekolah kita sekitar 19 ribu lebih. Ini angka besar. Apakah sekolah unggulan mampu menyelesaikan masalah substansial? Saya berani jawab, belum tentu,” beber politisi asal Turen ini.
Ia menambahkan bahwa tantangan terbesar adalah ketika anak-anak yang telah ditarik kembali ke sekolah justru memilih tidak melanjutkan pendidikan karena sudah bekerja dan memiliki pendapatan sendiri.
“Faktanya, ketika anak-anak putus sekolah ini kami tarik lagi ke sekolah, mereka kadang tidak mau. Karena sudah bekerja, sudah punya pendapatan. Jadi ini bukan sekadar urusan Dinas Pendidikan saja, tapi butuh kolaborasi lintas sektor,” pungkas Zulham.
Mengenai program sekolah unggulan, ia menyatakan tidak bisa menolak karena merupakan program Presiden, tetapi tetap mempertanyakan dampaknya terhadap masalah mendasar.
“Sekolah unggulan ini program Presiden, tentu tidak bisa ditolak. Tapi apakah mampu menyelesaikan masalah yang substansial? Belum pasti,” katanya.
Pandangan serupa juga ia sampaikan terkait sekolah rakyat yang dinilai masih sebatas menyentuh permukaan persoalan.
