Kabarjatim.id | Sidoarjo -Langkah Bupati Sidoarjo, Subandi, yang melakukan sowan ke sejumlah kiai Nahdlatul Ulama (NU) di Jabon dan dikaitkan dengan ambisinya memimpin Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Sidoarjo, menuai gelombang kritik keras. Manuver tersebut dinilai tidak hanya sarat kepentingan politik praktis, tetapi juga berpotensi merusak marwah organisasi keagamaan yang selama ini dijaga independensinya.
Pengamat politik sekaligus aktivis muda NU, Arif Syafiudin, secara blak-blakan menyebut langkah tersebut sebagai bentuk eksploitasi simbol keagamaan demi kepentingan kekuasaan. Ia menilai, tindakan itu mencerminkan kegagalan etika politik seorang kepala daerah yang seharusnya mampu memisahkan ruang kekuasaan dan ruang moral-keagamaan.
“Gak usah lah Bupati bawa-bawa kiai dan NU buat kendaraan politiknya. NU itu organisasi keagamaan, bukan panggung untuk mengamankan posisi atau memperluas pengaruh kekuasaan,” tegas Arif dalam keterangannya.
Menurutnya, praktik semacam ini bukan sekadar keliru, tetapi juga berbahaya karena dapat menyeret ulama dan institusi keagamaan ke dalam konflik kepentingan politik jangka pendek. Ia mengingatkan bahwa NU memiliki sejarah panjang sebagai penjaga moral bangsa, bukan alat legitimasi bagi ambisi individu.
Arif bahkan menilai, jika pola ini terus dibiarkan, maka publik berpotensi kehilangan kepercayaan terhadap independensi kiai dan organisasi keagamaan. “Kalau kiai terus ditarik-tarik ke arena politik praktis seperti ini, lama-lama masyarakat akan melihatnya bukan lagi sebagai panutan moral, tapi bagian dari permainan kekuasaan. Ini yang berbahaya,” ujarnya.
Kritik ini menjadi sinyal keras bahwa publik tidak lagi diam melihat upaya politisasi simbol agama secara vulgar. Alih-alih memperkuat legitimasi, langkah Subandi justru dinilai sebagai blunder politik yang memperlihatkan hasrat kekuasaan yang terlalu telanjang—bahkan dengan risiko mengorbankan kehormatan institusi keagamaan.
