KABARJATIM – Lambannya penyusunan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pemerintah Kota Malang dan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) menjadi salah satu isu yang mengemuka dalam pertemuan rutin Anggota DPRD Kota Malang Daerah Pemilihan (Dapil) Klojen bersama Forum Komunikasi LPMK (FKA LPMK), Sabtu (27/6/2026).
Pertemuan yang digelar setiap empat bulan itu dihadiri seluruh Ketua LPMK se-Kecamatan Klojen. Selain menjadi ruang menyerap aspirasi masyarakat, forum tersebut dimanfaatkan untuk mengevaluasi berbagai persoalan pembangunan sekaligus menyelaraskan pengawasan DPRD terhadap program pemerintah.
Dalam forum itu, peserta menyoroti progres penyusunan PKS antara Pemkot Malang dan BBWS yang disebut baru mencapai sekitar 30 persen, meski prosesnya telah berjalan hampir sepuluh bulan.
Kondisi tersebut dinilai berpotensi menghambat percepatan sejumlah program strategis, terutama penataan sungai, pembangunan drainase, dan pengendalian banjir yang menjadi kebutuhan warga di sejumlah wilayah Kecamatan Klojen.
Selain itu, forum juga mendorong Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) memperkuat koordinasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD), khususnya dalam menangani persoalan yang melibatkan lebih dari satu kelurahan.
Peserta forum menilai sejumlah persoalan infrastruktur, seperti sistem drainase dan aliran sungai, tidak dapat diselesaikan dengan pendekatan administratif per kelurahan. Perencanaan yang terintegrasi dinilai menjadi syarat agar pembangunan lebih efektif dan berkelanjutan.
Ketua Komisi B DPRD Kota Malang, Bayu Rekso Aji, mengatakan pertemuan berkala bersama LPMK merupakan bagian dari upaya membangun komunikasi dua arah antara DPRD dan masyarakat. Informasi yang diperoleh dari para ketua LPMK menjadi bahan bagi DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan sekaligus memperjuangkan kebutuhan masyarakat di tingkat kebijakan.
“Sinergi antara DPRD dan LPMK harus terus diperkuat. LPMK adalah mitra strategis yang memahami kebutuhan masyarakat di tingkat kelurahan. Dengan komunikasi yang rutin, berbagai persoalan dapat diidentifikasi lebih awal, dikawal bersama, dan diperjuangkan agar menjadi prioritas pembangunan yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh warga,” ujar Bayu.
Melalui forum tersebut, DPRD berharap aspirasi masyarakat tidak berhenti pada tingkat musyawarah kelurahan, tetapi dapat dikawal hingga menjadi bagian dari prioritas pembangunan Pemerintah Kota Malang. Di sisi lain, komunikasi yang berlangsung secara berkala juga diharapkan mampu mempercepat penyelesaian berbagai persoalan lintas wilayah yang selama ini menjadi keluhan warga Kecamatan Klojen.
