Kabarjatim.id | Tanggerang — Kunjungan Kerja Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI ke Universitas Muhammadiyah Tangerang (UMT) menjadi momentum untuk memperkuat pembahasan mengenai peran diplomasi parlemen Indonesia di tengah perubahan global yang berlangsung cepat.
Dalam kegiatan tersebut, Anggota DPR RI – BKSAP, Dra. Hj. Anisah Syakur, M.Ag., memberikan tanggapan terhadap materi mengenai diplomasi parlemen. Ia menilai keberadaan BKSAP bukan hanya berkaitan dengan hubungan antarparlemen maupun kehadiran dalam berbagai forum internasional, tetapi harus mampu menghasilkan kerja sama dan manfaat yang dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat Indonesia.
“Saya mengapresiasi materi mengenai diplomasi parlemen yang menegaskan bahwa BKSAP bukan sekadar membangun hubungan dan menghadiri forum internasional, tetapi bagaimana hubungan tersebut dapat diterjemahkan menjadi dukungan, kerja sama, tindak lanjut, dan manfaat nyata bagi masyarakat Indonesia.
Menurut saya, tantangan ke depan adalah bagaimana setiap diplomasi parlemen memiliki target dan tindak lanjut yang jelas, sehingga keberhasilan tidak hanya diukur dari jumlah kunjungan atau pertemuan, tetapi dari kontribusinya terhadap kepentingan nasional.”
Anisah juga menyoroti pentingnya memastikan hasil diplomasi parlemen tidak berhenti pada pertemuan maupun kesepakatan. Menurutnya, diplomasi harus memiliki dampak yang terukur, baik dalam membuka akses pasar, mendorong investasi, memperluas kesempatan pendidikan, transfer teknologi, hingga memberikan perlindungan bagi Warga Negara Indonesia (WNI).
“Bagaimana BKSAP memastikan bahwa hasil diplomasi parlemen tidak berhenti pada pertemuan atau kesepakatan, tetapi benar-benar menghasilkan dampak yang terukur bagi masyarakat, seperti terbukanya akses pasar, investasi, pendidikan, transfer teknologi, maupun perlindungan WNI?”
Selain persoalan dampak, Anisah mempertanyakan mekanisme koordinasi antara BKSAP dengan pemerintah, khususnya Kementerian Luar Negeri serta kementerian dan lembaga terkait. Ia menilai sinergi tersebut diperlukan agar diplomasi pemerintah dan diplomasi parlemen dapat berjalan beriringan tanpa menghilangkan fungsi pengawasan DPR.
“Bagaimana mekanisme BKSAP dalam memperkuat koordinasi dengan pemerintah, khususnya Kementerian Luar Negeri dan kementerian/lembaga terkait, agar diplomasi pemerintah dan diplomasi parlemen berjalan sinergis, tetapi tetap menjaga fungsi checks and balances DPR?”
Lebih lanjut, Anisah turut menyoroti pentingnya penentuan prioritas dalam diplomasi parlemen Indonesia. Perubahan geopolitik, perkembangan artificial intelligence (AI), keamanan digital, energi, pangan, hingga perubahan rantai pasok global dinilai membutuhkan strategi diplomasi yang lebih terarah dan memiliki orientasi kepentingan nasional.
“Di tengah perubahan geopolitik, AI, keamanan digital, energi, pangan, dan perubahan rantai pasok yang berlangsung sangat cepat, apa strategi BKSAP dalam menentukan negara dan isu yang menjadi prioritas diplomasi parlemen Indonesia, agar diplomasi kita tidak hanya aktif, tetapi juga benar-benar strategis dan menghasilkan manfaat konkret bagi kepentingan nasional?”
Anisah menegaskan bahwa ukuran keberhasilan diplomasi parlemen tidak semata-mata dilihat dari intensitas kehadiran Indonesia dalam forum internasional. Lebih dari itu, diplomasi harus mampu memperkuat posisi Indonesia sekaligus menghadirkan hasil yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Bagi kami, diplomasi parlemen yang kuat bukan hanya tentang seberapa banyak Indonesia hadir di forum internasional, tetapi seberapa kuat Indonesia didengar dan seberapa nyata hasilnya dirasakan oleh masyarakat.”
