Kabarjatim.id | Kota Malang -Bantuan kemanusiaan dari relawan Malang, Jawa Timur, yang diperuntukkan bagi korban bencana di Kabupaten Aceh Tamiang, mendadak menjadi sorotan publik setelah viral di media sosial. Dua kontainer bantuan dari masyarakat Jawa Timur disebut tertahan di Pelabuhan Belawan, Kota Medan, lantaran persoalan biaya administrasi yang harus dibayarkan ke PT Pelni.
Situasi ini memantik kekecewaan mendalam dari kalangan relawan. Seorang relawan dari Malang Bersatu–Gimbal Alas Indonesia, Dika, menyuarakan keberatannya secara terbuka. Ia menegaskan bahwa bantuan tersebut dikumpulkan dari semangat gotong royong masyarakat dan seharusnya dipermudah proses penyalurannya, bukan justru terhambat di pelabuhan.
“Kami ini sukarelawan, semua gotong royong. Harusnya bantuan dipermudah agar cepat sampai ke Aceh Tamiang,” ujar Dika dalam video yang beredar, dilansir detikSumut, Senin (29/12/2025).
Di tengah gelombang kritik tersebut, Kepala BPBD Sumut, Tuahta Saragih, membantah adanya penahanan bantuan di Medan. Ia menyebut peristiwa tersebut terjadi akibat miskomunikasi antar lembaga terkait pengiriman bantuan.
Menurut Tuahta, pengiriman bantuan ke Aceh Tamiang dilakukan secara bersamaan dengan bantuan resmi dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
“Jadi pengiriman bantuan itu digabungkan bersama bantuan resmi dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebanyak 10 kontainer. Sementara ketika sampai di Medan jumlahnya 12 kontainer,” ujar Tuahta.
Ia menjelaskan bahwa dua kontainer tambahan berasal dari relawan Gimbal Alas yang tidak tercatat dalam pengiriman resmi Pemprov Jawa Timur, sehingga tidak diketahui oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Kondisi tersebut, menurutnya, memunculkan kendala administratif dengan PT Pelni.
Tuahta juga menyampaikan bahwa pihaknya tengah berupaya menyelesaikan persoalan tersebut melalui koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk relawan dan PT Pelni.
“Kami mencoba menghubungi relawan Malang yang masih ada di Medan atau perwakilannya. Karena mereka sudah di Aceh Tamiang. Kami juga sedang rapat bersama PT Pelni agar masalah dapat segera selesai dan bantuan dapat disalurkan,” katanya.
