Kabarjatim.id | Jakarta  – Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) bersama Pengurus Koordinator Cabang (PKC) PMII se-Indonesia menyampaikan pernyataan sikap terkait maraknya praktik judi online dan peredaran narkotika yang dinilai semakin mengancam kehidupan sosial, ekonomi, serta masa depan generasi bangsa.

Dalam pernyataan sikap tertanggal 18 November 2026 tersebut, PB PMII bersama PKC PMII se-Indonesia menegaskan bahwa pemberantasan judi online dan narkoba tidak boleh hanya menyasar pelaku di tingkat bawah. Negara didesak untuk membongkar jaringan bandar, pemodal, serta aktor intelektual yang menikmati keuntungan dari tindak kejahatan tersebut.

Organisasi mahasiswa tersebut mengangkat seruan utama, “Negara jangan hanya menangkap pemain, bongkar bandar dan rampas keuntungan dari tindak kejahatannya!!!”

Dalam pernyataan yang disampaikan kepada masyarakat dan rekan-rekan media, PB PMII bersama PKC PMII se-Indonesia menyebut bahwa judi online dan narkoba bukan semata-mata persoalan kriminalitas biasa.

kabarjatim

“Kami memandang bahwa judi online dan narkoba bukan semata-mata persoalan kriminalitas biasa. Keduanya telah berkembang menjadi persoalan struktural yang merusak kehidupan masyarakat, menghancurkan ketahanan keluarga, menggerus produktivitas generasi muda, bahkan mengancam masa depan bangsa.”

PB PMII juga menyoroti dampak praktik judi online yang telah menjerat masyarakat dalam lingkaran kecanduan, utang, kemiskinan, pinjaman ilegal, hingga konflik sosial. Sementara itu, narkotika terus menjadi ancaman serius bagi kesehatan masyarakat dan keberlangsungan generasi muda Indonesia.

Dalam sikapnya, PB PMII mempertanyakan pola pemberantasan yang dinilai lebih terlihat menyasar pelaku di tingkat bawah, sementara bandar, pemodal, dan jaringan yang menikmati keuntungan ekonomi dari kejahatan tersebut masih harus terus dibongkar.

“Bagi kami, pemberantasan kejahatan tidak boleh berhenti pada penangkapan pelaku, negara harus berani menelusuri sumber kekayaan, membongkar jaringan pendanaan, memutus aliran keuntungan, serta merampas aset yang terbukti berasal dari tindak pidana melalui mekanisme hukum yang berkeadilan.”

Menurut PB PMII, selama keuntungan ekonomi dari kejahatan masih dapat dinikmati para bandar dan pemodal, ekosistem kejahatan akan terus memiliki daya untuk tumbuh dan berkembang.

Dorong RUU Perampasan Aset

Dalam konteks pemberantasan kejahatan ekonomi, PB PMII bersama PKC PMII se-Indonesia memandang Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset sebagai momentum penting untuk memperkuat instrumen pemberantasan kejahatan ekonomi di Indonesia.

PB PMII menyampaikan apresiasi terhadap perkembangan pembahasan RUU Perampasan Aset yang telah menjadi RUU inisiatif DPR RI. Namun, organisasi tersebut memberikan catatan kritis agar tindak pidana perjudian online mendapatkan perhatian dan pengaturan yang tegas sebagai salah satu sasaran perampasan aset.

“Kami tidak ingin RUU Perampasan Aset hanya menjadi instrumen hukum yang kuat di atas kertas, tetapi lemah dalam menjangkau sumber kekayaan para pelaku kejahatan. tidak semata-mata menangkap pelaku namun juga membongkar keseluruhan ekosistem kejahaan.”

Atas dasar tersebut, PB PMII menyampaikan delapan tuntutan sebagai berikut:

  1. Mendukung aparat penegak hukum untuk membongkar jaringan bandar, pemodal, dan aktor intelektual kejahatan, bukan semata-mata menindak pelaku di tingkat bawah.
  2. Mendukung DPR RI Dan pemerintah memperkuat ketentuan perampasan aset hasil tindak pidana narkotika, termasuk aset yang dikuasai bandar, pemodal, dan jaringan peredaran narkotika.
  3. Mendesak DPR RI untuk memasukkan tindak pidana perjudian online secara tegas sebagai salah satu sasaran perampasan aset dalam RUU Perampasan Aset terkait tindak pidana.
  4. Mendesak transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset yang telah dirampas negara agar tidak menjadi ruang penyalahgunaan kewenangan baru.
  5. Mendesak DPR RI membuka ruang partisipasi publik yang bermakna bagi organisasi mahasiswa, masyarakat sipil, dan seluruh elemen bangsa dalam pembahasan RUU Perampasan Aset.
  6. Mendesak kementerian keuangan RI untuk mengevaluasi total tata kelola fiskal yang berkeadilan.
  7. Mendesak Aparat Penegak hukum untuk memberantas pertambangan ilegal.
  8. Mendesak Pemerintah Pusat untuk merecovery atas segala kerusakan Hutan yang diakibatkan oleh Karhutla dan menindak tegas pelaku kejahatan lingkungan.

Siapkan Advokasi Kebijakan Nasional

Lebih lanjut, PB PMII menegaskan bahwa perjuangan memberantas judi online dan narkoba tidak cukup hanya melalui pernyataan sikap, demonstrasi, ataupun kampanye di ruang digital.

Oleh karena itu, PB PMII akan mendorong gerakan ini sebagai agenda advokasi kebijakan nasional melalui konsolidasi organisasi, penyusunan kajian akademik, audiensi dengan DPR RI, Edukasi publik, serta pengawalan terhadap proes legislasi RUU Perampasan Aset.

“Kami ingin memastikan bahwa PMII tidak hanya hadir sebagai organisasi yang hanya mengkritik kebijakan negara, tetapi juga sebagai kekuatan intelektual mahasiswa yang mampu menawarkan solusi, memberikan rekomendasi, dan mengawal kebijakan publik demi kepentingan masyarakat.”

PB PMII juga menegaskan bahwa perjuangan perampasan aset tidak boleh menjadi instrumen kesewenang-wenangan negara. Setiap proses harus berlandaskan hukum, menjamin hak asasi manusia, memberikan kepastian hukum, serta melindungi hak pihak ketiga yang beritikad baik.

Menutup pernyataan sikapnya, PB PMII bersama PKC PMII se-Indonesia kembali menegaskan pentingnya keberpihakan negara kepada masyarakat dalam pemberantasan kejahatan.

“Jangan biarkan bandar menikmati keuntungan, sementara masyarakat menanggung kerugian. Inilah saatnya negara menunjukkan keberpihakan kepada rakyat. Inilah saatnya hukum tidak hanya menghukum mereka yang berada dilapangan, tetapi juga menjangkau mereka yang mengendalikan dan menikmati keuntungan dari kejahatan.”

“PMII berdiri untuk keadilan sosial, kedaulatan hukum, dan masa depan generasi bangsa.”

Negara jangan hanya menangkap pemain, bongkar bandar dan rampas keuntungan kejahatannya!

PMII untuk Indonesia.

Bebas judi online dan narkoba, menuju Demokrasi yang berkeadilan.

Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia bersama PKC PMII se-Indonesia