Kabarjatim.id | Bandung – Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) mendorong pemerintah memperkuat kedaulatan digital nasional dengan menjadikan Indonesia sebagai pemilik teknologi dan data, bukan sekadar konsumen dalam perkembangan ekonomi digital global. Gagasan tersebut disampaikan Ketua Umum Pengurus Besar (PB) PMII, M. Shofiyulloh Cokro, dalam Pembukaan Musyawarah Pimpinan Nasional (Muspimnas) PMII 2026 di Bandung, Jawa Barat, Kamis (19/11/2026).
Dalam forum yang dihadiri Ketua Mabinas PB PMII Abdul Muhaimin Iskandar, Gubernur Jawa Barat, jajaran PB IKA PMII, serta kader PMII dari berbagai daerah tersebut, Shofiyulloh menyoroti pentingnya penguatan sektor teknologi nasional sebagai bagian dari agenda mewujudkan negara kesejahteraan.
Menurutnya, percepatan transformasi digital harus diikuti dengan kemampuan Indonesia membangun dan menguasai teknologi strategis. Sejumlah sektor yang dinilai penting meliputi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI), pusat data nasional, cloud computing, semikonduktor, keamanan siber, hingga pengembangan teknologi nasional.
PMII juga mendorong Danantara Indonesia menjadi lokomotif investasi strategis untuk memperkuat kemandirian teknologi nasional. Langkah tersebut dinilai penting agar Indonesia tidak hanya menjadi pasar bagi produk dan layanan digital asing, tetapi mampu memiliki kapasitas produksi, penguasaan data, dan inovasi teknologi sendiri.
“Jangan sampai Indonesia hanya menjadi pasar digital. Indonesia harus menjadi pemilik teknologi, pemilik data, dan pemain utama ekonomi digital dunia,” ujar M. Shofiyulloh Cokro.
Selain persoalan kedaulatan digital, PMII turut menyoroti tantangan yang dihadapi UMKM dalam persaingan ekonomi digital, perlindungan pekerja digital dan pengemudi daring, serta risiko otomatisasi dan kecerdasan buatan terhadap lapangan pekerjaan generasi muda.
Menurut Shofiyulloh, transformasi digital harus memberikan manfaat bagi masyarakat luas, termasuk menciptakan kesempatan kerja baru dan memperkuat posisi ekonomi rakyat. Karena itu, pembangunan teknologi nasional perlu berjalan beriringan dengan perlindungan tenaga kerja dan pemberdayaan pelaku usaha kecil.
Gagasan tersebut menjadi bagian dari tiga agenda konstitusi yang disampaikan PMII dalam Muspimnas 2026, yakni Konstitusi Pendidikan berdasarkan Pasal 31 UUD 1945, Konstitusi Kesejahteraan Sosial berdasarkan Pasal 34 UUD 1945, dan Konstitusi Ekonomi Digital berdasarkan Pasal 33 UUD 1945.
Melalui momentum Muspimnas 2026, PMII menegaskan komitmennya untuk mengawal kebijakan ekonomi digital agar berpihak pada kepentingan nasional dan kesejahteraan masyarakat.
Shofiyulloh juga menegaskan bahwa cita-cita negara kesejahteraan tidak boleh hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi maupun besarnya investasi, tetapi harus tercermin dalam peningkatan kualitas hidup dan kemandirian masyarakat.


