Kabarjatim.id | Pasuruan – Dalam agenda monitoring dan evaluasi kinerja pegawai puskesmas dan kader kesehatan, Komisi IV DPRD Kabupaten Pasuruan menyoroti persoalan kesejahteraan kader serta kesiapan fasilitas pelayanan kesehatan di tingkat desa.
Ketua Komisi IV, Andri Wahyudi, mengungkapkan bahwa kader kesehatan yang bertugas di lapangan mayoritas masih berstatus relawan dengan honor kecil.
“Kesejahteraan kader perlu ditingkatkan. Ini masalah serius, karena kader adalah ujung tombak pelayanan kesehatan masyarakat,” tegasnya.
Andri menegaskan pihaknya akan memperjuangkan kenaikan honor kader dengan mendorong alokasi dari Pemerintah Desa maupun Pemerintah Daerah. Selain kesejahteraan, tuntutan kompetensi digital juga menjadi perhatian.
“Kader harus mampu mengikuti perkembangan teknologi. Administrasi pelaporan berbasis online adalah tuntutan yang tidak bisa ditawar, meski mereka juga tetap menjalankan tugas utama pelayanan kesehatan,” ungkapnya.
Di sisi lain, meskipun fasilitas Pustu Randupitu dinilai cukup memadai, Komisi IV tetap menekankan perlunya pemenuhan kebutuhan minor agar pelayanan masyarakat semakin optimal.
Sementara itu, Kepala Desa Randupitu, Mochammad Fuad, mengapresiasi langkah DPRD yang turun langsung melakukan monitoring.
“Kami berharap, segala kesulitan dan kekurangan di Puskesmas Pembantu kami bisa dibantu penyelesaiannya. Supaya pelayanan kesehatan untuk masyarakat semakin lebih optimal,” pungkasnya.
