Kabarjatim.id | Probolinggo – Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Probolinggo menyerukan pengawasan ketat terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayahnya. Organisasi mahasiswa tersebut menegaskan masyarakat tidak boleh hanya menjadi penonton dalam program yang menggunakan anggaran negara bernilai triliunan rupiah itu.
Ketua PC PMII Probolinggo, Dedi Bayu Angga, menyebut dana yang digelontorkan untuk MBG merupakan uang rakyat yang bersumber dari pajak dan keringat masyarakat, mulai dari petani bawang merah, nelayan pesisir, hingga pedagang kecil di pasar tradisional. Karena itu, menurutnya, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan program menjadi harga mati.
“Beberapa pekan lalu telah terjadi fenomena dalam pelaksanaan MBG di Probolinggo. Mulai dari makanan yang tidak sesuai standar, adanya dugaan pelarangan laporan jika terjadi keracunan, hingga temuan makanan berjamur,” ujar Dedi dalam keterangan tertulisnya, Kamis 26 Februari 2026.
Ia mengingatkan, tanpa pengawasan publik, program yang digadang-gadang sebagai investasi masa depan generasi bangsa itu berpotensi disalahgunakan oleh oknum tak bertanggung jawab. PC PMII mengaku mencium adanya potensi kerawanan, mulai dari praktik pemotongan anggaran hingga dugaan monopoli vendor.
Menurut Dedi, ada tiga alasan mengapa masyarakat Probolinggo harus waspada. Pertama, risiko pemangkasan anggaran yang berdampak pada kualitas dan kuantitas makanan yang diterima siswa.
“Jangan sampai adik-adik kita hanya menerima nasi sekadarnya, sementara anggaran yang dicairkan adalah untuk menu bergizi tinggi,” tegasnya.
Kedua, potensi monopoli penyedia makanan oleh segelintir pihak yang memiliki kedekatan dengan birokrasi. PC PMII mendorong agar pelibatan UMKM lokal Probolinggo menjadi prioritas sehingga program ini juga memberi dampak ekonomi bagi masyarakat setempat.
Ketiga, soal kualitas gizi. Dedi menekankan kebutuhan nutrisi anak-anak tidak boleh dikompromikan demi keuntungan pribadi oknum pejabat atau rekanan.
PC PMII Probolinggo pun mengajak orang tua wali murid, guru, dan seluruh elemen masyarakat untuk aktif mengawal program tersebut. Mereka meminta masyarakat “pasang mata” dengan memperhatikan setiap porsi makanan yang diterima siswa dan mendokumentasikan jika ditemukan ketidaksesuaian.
Selain itu, masyarakat juga diminta “pasang telinga” terhadap dugaan pungutan liar atau pemotongan jatah dengan dalih administrasi.
“Berani bicara. Jangan takut intimidasi. Jika menemukan kejanggalan, segera laporkan ke posko pengawasan PMII Probolinggo atau melalui kanal pengaduan resmi,” katanya.
Dedi juga menyampaikan peringatan keras kepada seluruh pelaksana program MBG di Probolinggo agar tidak bermain-main dengan anggaran dan kualitas makanan siswa.
“Kami memperingatkan seluruh pelaksana program MBG di wilayah Probolinggo: jangan main-main dengan perut rakyat. PMII akan terus melakukan monitoring di lapangan. Jika ditemukan praktik lancung, kami tidak akan segan untuk turun ke jalan dan menyeret para penikmat uang rakyat ke meja hukum,” pungkasnya.
