Kabarjatim.id | Pasuruan -Kegiatan bertajuk “JAWARA” (Jagongan Bareng Wakil Rakyat) digelar oleh Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Samsul Hidayat, di halaman kantor Yayasan Al Hidayah, Dusun Jembrung 1, Desa Bulusari, Kecamatan Gempol, pada Minggu (01/03/26).
Kegiatan tersebut diikuti beragam elemen masyarakat, di antaranya tokoh agama, pengurus PC Ansor, pendidik Madin dan TPQ, Karang Taruna, serta sejumlah organisasi kemasyarakatan lainnya. Selain sebagai wadah silaturahmi, forum ini juga menjadi ruang bagi warga untuk menyampaikan secara langsung berbagai persoalan yang dihadapi di wilayahnya.
Dalam pemaparannya, Samsul Hidayat menyampaikan capaian DPRD Kabupaten Pasuruan dalam menjalankan fungsi legislasi. Ia menyebutkan bahwa sebanyak 13 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) telah rampung dibahas.
“Saat ini 13 Raperda tersebut sudah masuk tahap verifikasi di Biro Hukum Provinsi dan siap untuk disetujui. Proses ini telah melalui tahapan yang panjang, mulai dari perencanaan berbasis naskah akademik hingga pembahasan tingkat final,” jelas mencerminkan PKB tersebut.
Dialog interaktif menjadi sesi yang paling hidup dalam kegiatan tersebut. Subhan, Ketua PAC GP Ansor Gempol, menyoroti persoalan banjir yang dinilai belum tertangani secara maksimal dan masih bersifat parsial. Menanggapi hal itu, Samsul menjelaskan adanya keterbatasan kewenangan wilayah dalam penanganan aliran sungai.
“Memahami masyarakat bahwa aliran sungai di wilayah Gempol, seperti Anak Sungai Wrati dan Sungai Bekacak, berada di bawah kewenangan Pemerintah Provinsi. Hal ini sering menjadi kendala teknis saat koordinasi di lapangan,” ungkapnya.
Ia juga menyampaikan keprihatinan karena hingga kini Satgas Khusus Penanganan Banjir di Kecamatan Gempol belum terbentuk, padahal usulan tersebut telah diajukan sejak Musrenbang sebulan lalu.
Menjawab keluhan terkait kerusakan jalan kabupaten, Samsul mengaku telah melakukan koordinasi dengan dinas terkait. Namun demikian, ia mencatat terdapat dua faktor utama yang menyebabkan jalan cepat kembali rusak, yakni tingginya curah hujan serta banyaknya kendaraan dengan muatan berlebihan (over dimension).
Di sektor pendidikan non formal, khususnya Madin dan TPQ, Samsul menerangkan bahwa anggaran rehabilitasi bangunan tahun 2025 masih diprioritaskan untuk perbaikan ratusan gedung SDN dan SMP yang mengalami kerusakan berat.
“Meski rehab bangunan Madin belum bisa maksimal tahun ini, Pemkab tetap berkomitmen menjaga kesejahteraan melalui pemberian bantuan insentif bagi guru Madin dan TPQ. Hal ini penting agar pendidikan karakter dan keagamaan bagi para santri tetap berjalan,” tutupnya.
