Kabarjatim.id | Kabupaten Pasuruan Anggota Fraksi PKB DPRD Kabupaten Pasuruan Komisi II, H. Sa’ad Muafi, S.H. atau yang akrab disapa Gus Muafi, meminta pemerintah daerah segera turun tangan menyikapi anjloknya harga telur ayam di tingkat peternak yang belakangan dikeluhkan para pelaku usaha peternakan rakyat di Kabupaten Pasuruan.

Menurut Gus Muafi, kondisi tersebut tidak bisa dipandang sebagai gejolak pasar yang biasa. Pasalnya, harga telur yang diterima peternak mengalami penurunan cukup tajam, sementara harga yang dibayar masyarakat di pasar masih relatif tinggi. Situasi ini dinilai menunjukkan adanya persoalan dalam rantai distribusi yang perlu ditelusuri secara serius.

“Kami menerima berbagai keluhan dari peternak telur di Kabupaten Pasuruan terkait anjloknya harga jual di tingkat kandang. Kondisi ini tentu sangat memberatkan peternak, apalagi di tengah tingginya biaya produksi yang harus mereka tanggung, mulai dari harga pakan, biaya operasional, hingga kebutuhan pemeliharaan ternak,” ujar Gus Muafi.

Ia menjelaskan, peternak rakyat saat ini berada dalam posisi yang semakin sulit karena harus menghadapi tekanan biaya produksi yang tinggi, sementara hasil penjualan tidak mampu menutup biaya yang telah dikeluarkan. Jika situasi tersebut terus berlangsung, dikhawatirkan banyak peternak akan mengalami kerugian berkepanjangan.

kabarjatim

Gus Muafi menilai perlu dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata niaga komoditas telur. Menurutnya, kesenjangan harga antara tingkat peternak dan konsumen mengindikasikan adanya mata rantai distribusi yang tidak berjalan secara sehat.

“Anjloknya harga telur di tingkat peternak harus menjadi perhatian serius. Saya menduga terdapat persoalan tata niaga yang perlu dievaluasi secara menyeluruh. Jangan sampai peternak yang bekerja keras memproduksi telur justru menjadi pihak yang paling dirugikan dalam rantai distribusi,” tegasnya.

Politisi PKB tersebut juga menyoroti kemungkinan adanya pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan situasi pasar untuk meraup keuntungan berlebihan. Oleh karena itu, ia meminta instansi terkait melakukan penelusuran secara objektif agar persoalan yang sebenarnya dapat diketahui dan dicarikan solusi yang tepat.

“Kondisi saat ini menimbulkan pertanyaan besar. Ketika harga di tingkat peternak jatuh sangat rendah, mengapa harga di tingkat pasar masih relatif tinggi? Ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan dalam rantai distribusi yang harus segera dicari penyebabnya. Jangan sampai ada pihak-pihak tertentu yang memperoleh keuntungan berlebihan, sementara peternak terus menanggung kerugian,” kata Gus Muafi.

Menurutnya, peternak rakyat memiliki peran strategis sebagai penyedia kebutuhan pangan masyarakat. Karena itu, negara dan pemerintah daerah harus hadir memberikan perlindungan ketika sektor peternakan menghadapi tekanan yang berpotensi mengancam keberlangsungan usaha mereka.

“Peternak rakyat tidak boleh terus-menerus menjadi korban. Mereka adalah ujung tombak penyedia kebutuhan pangan masyarakat. Jika kondisi ini dibiarkan berlarut-larut, bukan tidak mungkin banyak peternak yang mengalami kesulitan mempertahankan usahanya. Dampaknya tentu akan dirasakan juga oleh masyarakat dalam jangka panjang,” ujarnya.

Sebagai bentuk solusi, Gus Muafi mendorong pemerintah daerah bersama dinas terkait untuk melakukan pemetaan jalur distribusi telur mulai dari tingkat peternak hingga konsumen. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengetahui titik-titik persoalan yang menyebabkan harga di tingkat produsen dan pasar mengalami perbedaan yang cukup lebar.

“Saya berharap pemerintah daerah tidak tinggal diam. Perlu ada evaluasi menyeluruh terhadap tata niaga telur, pengawasan terhadap distribusi, serta langkah konkret untuk melindungi peternak rakyat. Negara harus hadir ketika peternak menghadapi situasi yang tidak menguntungkan seperti saat ini,” ungkapnya.

Selain itu, ia juga menekankan pentingnya penguatan kelembagaan peternak melalui koperasi maupun kelompok usaha bersama agar posisi tawar peternak semakin kuat di hadapan pasar. Dengan adanya sistem pemasaran yang lebih terorganisir, peternak diharapkan tidak lagi bergantung pada perantara yang dapat menentukan harga secara sepihak.

“Ke depan kita perlu memperkuat kelompok peternak, koperasi, maupun sistem pemasaran yang lebih berpihak kepada produsen. Dengan posisi tawar yang kuat, peternak dapat memperoleh harga yang lebih layak dan tidak mudah dipermainkan oleh mekanisme pasar yang tidak sehat,” jelasnya.

Di akhir keterangannya, Gus Muafi menegaskan bahwa persoalan harga telur bukan sekadar menyangkut keuntungan usaha peternakan, melainkan berkaitan langsung dengan keberlangsungan ekonomi ribuan keluarga peternak serta ketahanan pangan daerah. Karena itu, ia berharap seluruh pihak segera mengambil langkah konkret agar sektor peternakan telur di Kabupaten Pasuruan tetap tumbuh dan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Yang harus menjadi perhatian bersama adalah bagaimana peternak mendapatkan harga yang wajar dan menguntungkan, sementara masyarakat juga memperoleh harga yang terjangkau. Keseimbangan itulah yang harus diwujudkan agar sektor peternakan di Kabupaten Pasuruan tetap tumbuh dan memberikan manfaat bagi semua pihak,” pungkas Gus Muafi.