Kabarjatim.id | Jakarta – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyepakati penguatan kerja sama dalam mendukung pelaksanaan program prioritas pemerintah di bidang kesehatan masyarakat. Fokus kolaborasi diarahkan pada pelaksanaan Cek Kesehatan Gratis (CKG) serta percepatan penanganan tuberkulosis (TBC).
Kesepakatan tersebut dibahas dalam pertemuan Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf dengan Menteri Kesehatan RI yang berlangsung di Kantor Kementerian Kesehatan, Kuningan, Jakarta, Selasa (21/7/2026).
Selain membicarakan implementasi CKG dan penanggulangan TBC, pertemuan juga menyoroti pentingnya peningkatan kesehatan pelajar dan santri, penguatan layanan kesehatan berbasis komunitas, serta penerapan Water, Sanitation and Hygiene (WASH) sebagai bagian dari upaya menciptakan lingkungan pesantren yang sehat dan mencegah berbagai penyakit.
Menteri Kesehatan menegaskan bahwa Cek Kesehatan Gratis dan percepatan penuntasan penyakit menular seperti TBC merupakan program prioritas pemerintah. Menurutnya, keberadaan jaringan Nahdlatul Ulama yang menjangkau masyarakat hingga tingkat akar rumput menjadi modal penting dalam menyukseskan agenda tersebut.
“Penting sekali untuk bisa bekerja sama dengan NU sebagai ormas terbesar di Indonesia,” ujar Menkes.
Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf menyambut baik ajakan tersebut. Ia menegaskan bahwa komitmen PBNU dalam mendukung program pemerintah, khususnya di bidang kesehatan, telah dibuktikan melalui berbagai program yang telah dilaksanakan bersama.
“PBNU berkomitmen dan sudah membuktikan komitmennya untuk bekerja bersama pemerintah melayani masyarakat, termasuk dalam bidang kesehatan. Di antara contohnya adalah vaksinasi Covid-19 dan penurunan stunting,” ujar KH Yahya Cholil Staquf.
Menurut Kiai Yahya, program Cek Kesehatan Gratis memiliki peran strategis dalam memperkuat deteksi dini penyakit, meningkatkan upaya pencegahan, serta memperluas akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat, termasuk santri dan pelajar. Untuk itu, PBNU menyatakan kesiapan menjadi mitra pelaksana dengan memanfaatkan jaringan pesantren dan madrasah sebagai titik awal implementasi program.
Dalam kesempatan yang sama, Staf Khusus Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Ulun Nuha, menjelaskan bahwa sinergi lintas kementerian bersama RMI PBNU terkait CKG Santri telah dimulai sejak tahun lalu.
“Sejak tahun 2025, Kemenko PMK telah menggalang sinergi antara Kemenkes, Kemenag, dan RMI PBNU untuk mengadakan CKG Santri di beberapa daerah, termasuk di Pesantren Lirboyo dan Ploso Kediri. Diharapkan tahun ini pelaksanaan CKG Santri bisa lebih masif lagi,” ujar Ulun Nuha.
Kolaborasi PBNU dan Kementerian Kesehatan akan memanfaatkan kekuatan jaringan pesantren, madrasah, lembaga pendidikan, fasilitas kesehatan, serta kepengurusan NU hingga tingkat ranting. Melalui jaringan tersebut, kedua pihak menargetkan program promotif, preventif, dan kuratif dapat menjangkau masyarakat secara lebih efektif serta berkelanjutan.
