Kabarjatim.id | Kabupaten Malang -Respons cepat ditunjukkan Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Malang menyusul kritik Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengenai pengisian jabatan di lingkungan Pemkab Malang.
Fraksi memastikan akan memanggil Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) untuk memberikan penjelasan terkait pelantikan anak Bupati HM Sanusi sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup.
Wakil Ketua Fraksi PDIP DPRD Kabupaten Malang, Zulham Akhmad Mubarrok, menjelaskan bahwa langkah ini dipicu oleh teguran dari DPP. Surat permohonan Rapat Dengar Pendapat (RDP) gabungan telah disampaikan kepada Ketua DPRD agar forum tersebut segera digelar.
Ia menegaskan bahwa pengawasan yang dilakukan merupakan bentuk tanggung jawab ideologis dalam menjaga integritas tata kelola pemerintahan, bukan karena faktor kedekatan politik. “Bagi kami, pengawasan bukan sekadar respons atas satu peristiwa, melainkan manifestasi tanggung jawab ideologis dalam menjaga marwah tata kelola pemerintahan yang berkeadilan dan berintegritas,” ujarnya, Senin (20/4/2026).
RDP yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat akan melibatkan unsur pimpinan DPRD, seluruh fraksi, komisi terkait, Baperjakat, serta Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
Melalui forum tersebut, Fraksi PDI Perjuangan ingin memastikan seluruh proses seleksi berjalan sesuai prinsip meritokrasi dan ketentuan hukum yang berlaku. Penelusuran akan dilakukan secara menyeluruh dari tahap awal hingga akhir seleksi. Hasilnya akan menjadi landasan sikap politik fraksi.
Selain itu, langkah ini diharapkan menjadi momentum evaluasi sistem promosi jabatan di daerah. Transparansi dokumen seleksi, mulai dari pengumuman hingga hasil akhir, menjadi tuntutan utama.
DPRD juga didorong menggandeng KASN atau Ombudsman untuk audit independen, sementara Pemkab Malang perlu memperkuat regulasi dengan kewajiban publikasi LHKPN dan pernyataan bebas konflik kepentingan bagi calon pejabat.
Dengan penguatan pengawasan dan keterbukaan, upaya membangun birokrasi yang profesional, akuntabel, serta bebas dari praktik politik kekerabatan diharapkan dapat terwujud secara berkelanjutan.
