MALANG – Wakil Wali Kota Malang, Ali Muthohirin, menyambut positif kolaborasi Program Pembiayaan Perumahan dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat yang digelar Kementerian BKP, BP Tapera, dan PT Bank Rakyat Indonesia (BRI).
Menurutnya, program tersebut menjadi langkah konkret pemerintah dalam memperluas akses masyarakat terhadap hunian layak sekaligus memperkuat sektor ekonomi kerakyatan.
Hal itu disampaikan Ali Muthohirin saat menghadiri kegiatan yang berlangsung di SMAN 6 Kota Malang, Jumat (3/7/2026).
Ia menilai kehadiran Menteri bersama jajaran pemerintah pusat memberikan energi baru bagi daerah karena berbagai persoalan masyarakat dapat didengar dan dicarikan solusi secara langsung, terutama terkait kebutuhan perumahan.
Menurut Ali, penyediaan hunian yang layak merupakan salah satu kebutuhan mendasar masyarakat. Karena itu, sinergi antara pemerintah, BP Tapera, dan BRI dinilai mampu mempercepat realisasi program sekaligus memberikan manfaat nyata bagi warga Kota Malang.
“Agenda kementerian hari ini sangat luar biasa karena berdiskusi langsung dengan masyarakat dan menyelesaikan persoalan yang paling krusial, yaitu kebutuhan hunian yang layak. Kami atas nama Pemerintah Kota Malang mengucapkan terima kasih karena program-program yang dihadirkan benar-benar menyasar kebutuhan masyarakat. Selain itu, besarnya perputaran dana dari program pembiayaan ini tentu akan memberikan dampak positif terhadap perekonomian daerah,” ujar Ali.
Ia juga menyoroti kemudahan akses pembiayaan yang diberikan pemerintah melalui sektor perbankan. Menurutnya, kebijakan tersebut dapat menjadi solusi bagi pelaku usaha yang selama ini kesulitan memperoleh modal akibat belum memiliki rekam jejak usaha atau jaminan yang memadai.
Wakil Walikota Malang juga menilai kondisi tersebut selama ini menjadi celah yang kerap dimanfaatkan oleh rentenir.
Dengan adanya skema pembiayaan yang lebih mudah diakses, masyarakat memiliki alternatif pendanaan yang lebih aman dan terjangkau sehingga dapat mengembangkan usahanya tanpa terbebani bunga tinggi.
“Ketika masyarakat baru memulai usaha, sering kali mereka belum memenuhi persyaratan perbankan sehingga muncul ruang bagi rentenir untuk masuk. Dengan kebijakan yang mempermudah akses pembiayaan, termasuk pinjaman hingga Rp100 juta tanpa agunan sesuai ketentuan yang berlaku, masyarakat memiliki kesempatan untuk naik kelas. Perputaran ekonomi tidak hanya dinikmati kelompok besar, tetapi juga dapat dirasakan pelaku UMKM sehingga tercipta pemerataan ekonomi yang lebih berkeadilan,” katanya.
Pak Wawali turut mengajak masyarakat menjaga kepercayaan terhadap lembaga perbankan dengan memanfaatkan fasilitas pembiayaan secara bertanggung jawab.
Menurutnya, budaya disiplin dalam memenuhi kewajiban kredit akan memperluas kesempatan masyarakat lain memperoleh akses pembiayaan yang sama.
Beliau juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat, Kementerian BKP, BP Tapera, dan BRI atas berbagai kebijakan yang dinilai berpihak kepada masyarakat.
Pemerintah Kota Malang, lanjutnya, siap mendukung pelaksanaan program-program yang mendorong peningkatan kesejahteraan warga, baik melalui penyediaan perumahan maupun penguatan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah sebagai fondasi pertumbuhan ekonomi daerah.
