Pasuruan | Kabarjatim.id – Bakesbangpol menggelar sosialisasi wawasan Kebangsaan, bela Negara, Karakter Bangsa, Bhinneka Tunggal Ika dan sejarah tahun anggaran 2023 berlokasi di rumah makan Kintamani Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Rabu (09/07/2023) pukul 08.00 wib pagi.
Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Bakesbangpol Kabupaten Pasuruan, Eddy Supriyanto dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Andri Wahyudi juga Direktur LSM Pusaka, Lujeng serta para tamu undangan dari LSM, Awak Media, Insan Pers.
Dalam sambutan Kepala Bakesbangpol Kabupaten Pasuruan, Eddy Supriyanto menyampaikan, bahwa kegiatan sosialisasi wawasan kebangsaan ini, makin minimnya masyarakat yang berkait dengan masalah bangsa. Dikarenakan terpengaruh dari beberapa mediasi, sehingga ikut meniru.
“Untuk itu, kami mengharapkan kepada media ini, nantinya bisa memberikan subangsi ke Narasumber. Sehingga, nantinya bisa kita sampaikan kepada warga, khususnya Kabupaten Pasuruan termasuk bela Negara,” ucapnya.
“Karena baru kali ini, daripada sebelumnya, masyarakat itu kalau sering menjelek-jelekan pimpinan, walaupun itu sesama bangsa Indonesia. Bukan kritik, kalau kritik meski ada solusinya dan ini harus kita jauhkan dan hindari, Kritik sifatnya membangun ini lebih baik,” terangnya.
Eddy Supriyanto mengatakan, kami gencar untuk mensosialisasikan ke anak-anak sekolah tentang pembangunan Bangsa. Contohnya, baru-baru ini kami bekerjasama dengan Dispora, pasukan pengibar bendera, dan itu banyak anak-anak sekolah tidak hafal Pancasila. Makanya, kami selalu inten dengan Kepala Sekolah dan guru untuk mensosialisasikan, bahwa cinta kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia.
“Tentang wawasan kebangsaan juga demikian, kami juga datang ke Pondok-Pondok dan Kyai-Kyai, untuk mohon wawasan kebangsaan ini tetap kita dahulukan, cinta tanah air dan memperjuangkan lagi. Karena siapa lagi yang nantinya akan membela dan membangun Negara kalau tidak kita sendiri. Banyak sekali pemberontakan-pemberontakan itu yang sifatnya kecil, yang ingin tujuannya kritisi bahwa paham Negara itu sudah salah. Makanya, dengan orang-orang yang tidak sepaham ini kita kikis,” paparnya.
Dalam kesempatan itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Andri Wahyudi menyampaikan, kami selaku dari DPRD Kabupaten Pasuruan sangat berharap nanti bisa bekerjasama, dalam rangka untuk menjaga persatuan yang ada di Kabupaten Pasuruan.
“Saya condong banyak di sisi politiknya. Karena tahapan politik sangat terasa, tadi sudah disampaikan banyak anak-anak yang setara SMA/SMK tidak hafal Pancasila. Tapi dongengnya hari ini, adalah urusan politik dan perpecahan nantinya banyak disitu. Makanya, tadi kalau mengulik disini adalah kalimat yang paling akhir terkait sejarah bangsa,” ujarnya.
Andri Wahyudi juga menyampaikan, bahwa Negara ini, sejarah dari berdirinya sebuah perdebatan beda pendapat. Itu yang akhirnya, muncul lah tokoh-tokoh besar. Kita memilih pemimpin bukan dari isi dompetnya saja, tapi dari isi kepalanya. Itu yang harus kita dalami di Kabupaten Pasuruan, begitu juga harus melihat sejarah kebangsaannya.
“Prinsipnya, Negara ini berdiri tidak lepas dari peran Pemuda. Negara itu juga runtuh dari peran Pemuda. Saya berharap nanti, harus tetap muda untuk memberikan subangsi pemikiran kepada Negara kita begitu juga di Kabupaten Pasuruan,” harapnya.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Andri Wahyudi juga sangat bersyukur dengan adanya rekan-rekan, selalu ada masukan dan usulan. Akhirnya kita juga pun terus memacu untuk berfikir dan berkreasi. Bagaimana kita bisa mensejahterahkan masyarakat, tanpa harus membuat perpecahan yang ada di Kabupaten Pasuruan.
Sementara dikesempatan itu pula, Direktur LSM Pusaka, Lujeng menjelaskan, bahwa pemahaman dirinya tentang Pancasila itu, tidak cukup memiliki keunggulan intelektual, tapi juga memiliki keunggulan moral. Seorang Pancasila adalah manusia yang moralis, kita menangkap doktrin dari PBNU Pancasila Bhinneka Tunggal Ika, NKRI dan Undang-Undang Dasar.
“Apakah Fakta-fakta sosial yang ada di Kabupaten Pasuruan sudah masuk di kategori PBNU. Sementara rakyat ditunjukan di depan matanya fakta sosialita itu adalah hukum yang tidak berkeadilan. Fakta-fakta itulah yang memunculkan publik deskriminasi, ketidak kepercayaan,” tegas Lujeng.
“Kalau Pancasila sebagai wawasan kebangsaan pandangan Dunia. Hari ini problem di Indonesia atau Kabupaten Pasuruan, bahwa percaya harus memiliki dua kategori yakni, seorang Pancasila tidak koruptor, tidak intoleran. Ini dua penyakit di Negeri dan Bangsa kita yang sangat membahayakan.” Pungkasnya.
Direktur LSM Pusaka, Lujeng yang juga menambahkan, bahwa potensi perpecahan itu lebih diakibatkan redestribusi sosial dan ekonomi tidak adil, ini yang harus menjadi catatan aparatur Negara. Jadi disini, potensi perpecahan bukan hanya persoalan intoleransi, tetapi berpusat redestribusi sosial dan ekonomi yang tidak adil. (hil/tim/red)
