Kabarjatim.id | Surabaya -Di Jawa Timur, industri rokok bukan sekadar urusan ekonomi, namun juga sebagai jantung politik, denyut kekuasaan yang berasap dari Kudus hingga Tapal Kuda. Dari pabrikan besar di lintas kota hingga gudang kretek rumahan di pelosok Madura, industri ini telah lama menjadi urat nadi patronase dan politik lokal. Namun, di antara ribuan pengusaha rokok yang hidup dari bara tembakau itu, hanya satu nama yang tampak begitu lekat dengan Gubernur Khofifah Indar Parawansa, yakni Khairul Umam alias Haji Her.
Foto-foto keduanya sering berseliweran di media sosial. Mereka tampak menghadiri acara sosial, berbagi panggung dalam kegiatan keagamaan, hingga muncul bersama di momentum politik yang sarat makna. Di ruang publik, kedekatan itu bukan lagi rahasia. Pertanyaannya, kenapa hanya dia?
Padahal, Jawa Timur adalah rumah bagi ribuan pengusaha rokok, besar dan kecil. Dari merek-merek mapan hingga industri rumahan, semuanya berkontribusi pada ekonomi daerah dan menyerap ribuan tenaga kerja. Namun tak semua punya akses untuk menembus lingkar Grahadi. Yang bisa masuk hanyalah mereka yang punya modal sosial dan politiktertentu. Dan Haji Her, tampaknya, termasuk di antara sedikit nama yang bisa duduk nyaman di meja kekuasaan.
Dalam lanskap politik Khofifah, sosok seperti Haji Her lebih dari sekadar “teman dekat”. Ia merepresentasikan simbiosis dua pilar utama kekuasaan lokal: uang dan legitimasi politik. Haji Her membawa kekuatan ekonomi dan jaringan sosial yang mengakar di daerah-daerah tembakau, sementara Khofifah menghadirkan pengaruh moral dan politik sebagai pemimpin perempuan yang religius dan berjejaring nasional.
Namun, di balik citra harmonis itu, muncul desas-desus yang tak kalah tebal dari asap gudang rokok. Di lapangan, nama Haji Her dikenal publik sebagai pengusaha rokok tanpa cukai, label yang beredar luas di kalangan pelaku industri tembakau dan masyarakat Tapal Kuda. Sebuah video di kanal YouTube bahkan menunjukkan aktivitas pabriknya yang diduga memproduksi rokok tanpa pita resmi negara.
Jika kabar itu benar, maka kedekatan antara gubernur dengan pengusaha yang memiliki reputasi demikian bisa memunculkan persoalan etis sekaligus politis. Sebab, di satu sisi pemerintah tengah gencar menertibkan peredaran rokok ilegal, tapi di sisi lain, ada figur yang dekat dengan pucuk kekuasaan justru dihubungkan dengan praktik itu.
Keduanya, Khofifah dan Haji Her, seolah saling melengkapi. Yang satu memberi legitimasi politik, yang lain menyediakan “oksigen ekonomi” di tengah persiapan menuju musim politik yang kian memanas. Sebuah simbiosis yang manis di permukaan, tapi bisa berubah getir bila transparansi tak dijaga.
Sebab ketika kekuasaan terlalu dekat dengan satu pengusaha, ruang keadilan ekonomi akan menyempit. Para pelaku industri lain yang juga menyumbang pendapatan daerah, tapi tak punya jalur politik, akan tersingkir dari percaturan kebijakan. Relasi ekonomi menjadi elitis; arah pembangunan pun rawan bias.
Fenomena seperti ini bukan monopoli Jawa Timur. Di banyak daerah, selalu ada satu-dua sosok pengusaha yang menjadi “bayangan” di balik kepala daerah. Mereka ikut menentukan siapa yang duduk di kursi strategis, proyek mana yang berjalan, dan narasi apa yang muncul di ruang publik.
Khofifah tentu berhak bersahabat dengan siapa pun. Tapi ketika kedekatan itu menimbulkan persepsi ketimpangan antara pengusaha yang bisa berbisik di ruang privat dan yang hanya bisa berharap di luar pagar kekuasaan, publik punya hak untuk bertanya. Apalagi, menjelang kontestasi politik, asap dari dapur rokok itu bisa saja berubah menjadi asap kekuasaan.
Dalam politik lokal Indonesia, tak ada kedekatan yang sepenuhnya netral. Setiap hubungan punya harga. Dan rakyat berhak tahu: siapa sebenarnya yang sedang membakar siapa?
