Kabarjatim.id | Malang – Yayasan Lingkar Gagasan Indonesia (Lingga Indonesia) mendorong Pemerintah Kota Malang untuk memperluas pemanfaatan mekanisme Swakelola Tipe III sebagai instrumen pembangunan yang partisipatif, inklusif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Dorongan tersebut disampaikan dalam kegiatan Diseminasi Praktik Baik Implementasi Social Contracting melalui Swakelola Tipe III yang dihadiri perwakilan Pemerintah Kota Malang, organisasi masyarakat sipil (OMS), media, serta berbagai pemangku kepentingan pembangunan.
Forum ini menjadi wadah berbagi pengalaman dan pembelajaran terkait implementasi Swakelola Tipe III yang saat ini berjalan di Kota Malang. Melalui mekanisme tersebut, pemerintah daerah berkolaborasi dengan organisasi masyarakat sipil dalam mendukung pelaksanaan program yang lebih dekat dengan kebutuhan masyarakat, khususnya kelompok rentan dan kelompok yang selama ini menghadapi hambatan dalam mengakses layanan publik.
Direktur Lingga Indonesia menyampaikan bahwa Swakelola Tipe III merupakan instrumen yang membuka ruang kemitraan strategis antara pemerintah dan organisasi masyarakat sipil. Selain mendukung efektivitas pelaksanaan program, skema tersebut juga memberikan kesempatan bagi organisasi masyarakat untuk berkontribusi secara langsung dalam pencapaian tujuan pembangunan daerah.
“Selama ini banyak kelompok rentan yang sulit dijangkau oleh pendekatan konvensional. Organisasi masyarakat sipil hadir di tingkat komunitas dan memiliki kepercayaan dari kelompok sasaran. Karena itu Swakelola Tipe III menjadi instrumen penting untuk memastikan tidak ada kelompok yang tertinggal dalam pembangunan,” ujarnya.
Menurut Lingga Indonesia, implementasi Swakelola Tipe III yang tengah berlangsung menunjukkan bahwa kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sipil dapat menjadi pendekatan efektif dalam menjawab berbagai tantangan pembangunan. Mekanisme ini juga dinilai sejalan dengan semangat pembangunan partisipatif yang menempatkan masyarakat sebagai bagian penting dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program.
Kegiatan diseminasi turut dihadiri Dinas Kesehatan Kota Malang dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Malang. Kehadiran kedua perangkat daerah tersebut menunjukkan komitmen pemerintah dalam memperkuat kolaborasi lintas sektor guna mendukung pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
Sementara itu, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Dinas Kesehatan Kota Malang, Meifta Eti Winindar, menjelaskan bahwa Swakelola Tipe III menjadi salah satu strategi yang akan digunakan untuk memperkuat pelaksanaan program HIV dan Tuberkulosis (TB) di Kota Malang. Saat ini, Dinas Kesehatan Kota Malang tengah mempersiapkan proses seleksi organisasi masyarakat sipil yang akan dilibatkan dalam kegiatan pemetaan populasi kunci HIV serta penelusuran pasien TB yang putus pengobatan.
Menurut Meifta, keberhasilan penanganan HIV dan TB membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, termasuk organisasi masyarakat sipil yang memiliki pengalaman bekerja langsung dengan komunitas dan kelompok sasaran.
“Dengan kolaborasi yang kuat, deteksi dini, pendampingan pasien hingga upaya pencegahan dapat berjalan lebih optimal. Harapannya, kualitas layanan kesehatan masyarakat juga semakin meningkat,” tegasnya.
Dalam sesi diskusi, para peserta turut menyoroti pentingnya memperluas pemanfaatan Swakelola Tipe III pada berbagai sektor pembangunan lainnya. Selain memberikan ruang partisipasi yang lebih besar bagi masyarakat, mekanisme ini dinilai mampu memperkuat akuntabilitas, efektivitas program, serta keberlanjutan hasil pembangunan melalui kemitraan yang setara antara pemerintah dan organisasi masyarakat sipil.
Lingga Indonesia berharap praktik baik yang telah berkembang di Kota Malang dapat menjadi pembelajaran bagi perangkat daerah lainnya dalam mengembangkan pola kolaborasi yang lebih inklusif. Dengan dukungan kebijakan yang kuat, peningkatan kapasitas para pihak, serta komitmen untuk terus membangun kemitraan, Swakelola Tipe III diharapkan dapat menjadi salah satu instrumen strategis dalam mewujudkan pembangunan yang partisipatif, responsif, dan berkeadilan.
