Kabarjatim.id | Probolinggo -Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) terus mendorong penguatan wawasan kebangsaan sekaligus meningkatkan kesadaran politik masyarakat melalui kegiatan Sarasehan Kebangsaan. Kegiatan tersebut menjadi ruang dialog untuk membangun masyarakat yang cerdas dalam menentukan pilihan politik, bijak dalam mengawal jalannya pemerintahan, serta ikut berkontribusi dalam kemajuan Jawa Timur.
Anggota DPR RI Komisi XIII, Dra. Hj. Anisah Syakur, M.Ag, menilai kegiatan sarasehan kebangsaan memiliki arti penting di tengah dinamika politik dan kehidupan sosial masyarakat yang terus berkembang.
Menurut Anisah, politik tidak semestinya hanya dipahami sebagai perebutan kekuasaan, tetapi harus ditempatkan sebagai instrumen untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat dan membangun kehidupan berbangsa yang lebih baik.
“Bagi saya, sarasehan kebangsaan seperti ini sangat penting karena kita ingin membangun kesadaran masyarakat bahwa politik itu bukan sekadar memilih siapa yang akan menjadi pemimpin. Politik harus menjadi sarana untuk memperjuangkan kepentingan rakyat, memperkuat persatuan, dan memastikan pembangunan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Anisah.
Ia menegaskan, masyarakat saat ini dituntut semakin cerdas dalam menerima dan menyikapi berbagai informasi, khususnya di tengah perkembangan media sosial yang begitu cepat. Menurutnya, masyarakat jangan mudah terprovokasi oleh informasi yang belum tentu benar dan harus mampu membedakan antara fakta, opini, maupun informasi yang sengaja digunakan untuk memecah belah.
“Kita harus menjadi masyarakat yang cerdas memilih dan bijak mengawal. Cerdas memilih artinya kita melihat rekam jejak, melihat program, melihat keberpihakan kepada rakyat, bukan hanya karena popularitas atau informasi yang beredar di media sosial. Sementara bijak mengawal artinya setelah memilih, kita tetap memiliki tanggung jawab untuk mengawasi dan memberikan masukan terhadap kebijakan pemerintah,” tegasnya.
Anisah juga mengingatkan pentingnya menjaga nilai-nilai kebangsaan di tengah berbagai perbedaan yang ada di masyarakat. Menurutnya, perbedaan pilihan politik tidak boleh menjadi alasan bagi masyarakat untuk saling bermusuhan.
“Perbedaan pilihan adalah sesuatu yang wajar dalam demokrasi. Jangan sampai karena berbeda pilihan kemudian persaudaraan kita rusak. Kita semua tetap satu keluarga besar, satu bangsa dan satu tanah air. Karena itu, demokrasi harus kita jalankan dengan kedewasaan, dengan saling menghormati dan tetap menjaga persatuan,” katanya.
Ia menambahkan bahwa PKB memiliki tanggung jawab untuk terus hadir dan mendengarkan aspirasi masyarakat, terutama masyarakat di tingkat akar rumput. Penguatan struktur organisasi dan kader di daerah, menurut Anisah, harus diiringi dengan penguatan kapasitas kader agar mampu menjadi jembatan antara masyarakat dengan pemerintah.
“PKB harus terus hadir di tengah masyarakat. Jangan hanya hadir ketika ada momentum politik. Kader harus turun, mendengar persoalan masyarakat, memahami kebutuhan masyarakat dan kemudian memperjuangkannya melalui jalur politik yang kita miliki. Inilah yang harus menjadi komitmen bersama,” jelasnya.
Lebih jauh, Anisah menekankan bahwa pembangunan Jawa Timur membutuhkan sinergi seluruh elemen masyarakat, mulai dari pemerintah, partai politik, organisasi kemasyarakatan, tokoh agama, pemuda hingga kelompok perempuan.
Menurutnya, semangat membangun Jawa Timur tidak cukup hanya dilakukan oleh pemerintah, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh masyarakat.
“Jawa Timur memiliki potensi yang sangat besar. Kita memiliki sumber daya manusia, pesantren, sektor pertanian, industri, UMKM dan berbagai potensi ekonomi lainnya. Yang kita butuhkan adalah bagaimana seluruh potensi tersebut bisa dikembangkan secara bersama-sama. Jangan sampai ada masyarakat yang tertinggal dalam proses pembangunan,” ungkapnya.
