FORMAT Audiensi Dengan Walikota Pasuruan Bahas Keberlangsungan JLU

Pasuruan | Kabarjatim.id – Pembahasan terkait rencana pembangunan Jalan Lingkar Utara (JLU) Kota Pasuruan terus mendapat perhatian dari Forum Rembuk Masyarakat Pasuruan (FORMAT).

Kali ini, Walikota Pasuruan, Syaifullah Yusuf menerima rombongan Aktivis yang tergabung dalam FORMAT untuk beraudiensi dan diskusi membahas permasalahan rencana pembangunan JLU Kota Pasuruan yang masih menjadi polemik dan perbincangan dikalangan penggiat dan tokoh masyarakat. Senin, (07/08/2023).

Diterima diruang kerja kantor Walikota Pasuruan, Ismail Makky, Ketua FORMAT memaparkan bahwa dari data yang kami ketahui kondisi APBD Pemkot Tahun 2023 pada belanja modal sebesar 1.139 Triliun dan defisit 227 M sedangkan dana cadangan untuk proyek JLU dari 60 milliar saldo terakhir menjadi 86 Miliar karena mutasi dari tambahan jasa deposito, jika pembebasan lahan tersebut jadi dilakukan maka Pemkot diprediksi akan mengalami kekurangan dana sebesar 127 Milliar.

“Sedangkan, hasil catatan laporan pengelolaan keuangan daerah tahun 2022 mengatakan bahwa dana cadangan merupakan anggaran yang disisihkan guna mendanai kegiatan jalan lingkar utara yang memerlukan pembiayaan relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran,” terangnya.

Kami mendesak Pemkot Pasuruan untuk segera menentukan skema pembiayaan proyek JLU, Makky Melanjutkan, juga mendorong pemkot untuk lebih fair dan terbuka menyampaikan kepada publik.

“Karena proyek JLU merupakan proyek strategis daerah yang akan memberikan dampak positif dan memberikan multi efek bagi perkembangan masyarakat wilayah utara baik sosial maupun ekonomi,” tambahnya.

Ditempat yang sama, Gus Ipul sapaan akrab Walikota Pasuruan memberikan tanggapannya, menurutnya memang Pemkot ada kendala terkait dengan fiskal/anggaran namun pemkot sampai saat ini berusaha untuk merumuskan terkait dengan skema pembiayaan JLU serta akan memanfaatkan sekecil apapun peluang demi suksesnya proyek tersebut.

“Jika skema pembiayaan melalui pinjaman pusat dilakukan akan sangat memberatkan APBD, dan juga ada kegiatan lain yang tiap tahunnya mendapatkan prioritas
seperti anggaran pendidikan, kesehatan dan infrastruktur,” jelasnya.

Pembangunan proyek JLU tersebut diperkirakan menelan biaya kurang lebih Rp. 1 triliun, melalui bantuan pusat bukan APBD, namun proyek JLU akan memberikan dampak positif secara ekonomi dan sosial bagi masyarakat wilayah utara.

Gus Ipul menambahkan, bahwa Walikota tidak akan berani menolak proyek JLU ini karena hal tersebut sudah ada regulasinya dan tertuang didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sampai tahun 2026.

“Kami senantiasa berupaya dan berusaha agar proyek JLU cepat terselesaikan, kami akan menjalin komunikasi intens dengan DPRD Kota serta jajaran terkait lain kota Pasuruan serta memerintahkan jajarannya agar membuka ruang untuk adakan diskusi publik dengan semua pihak yang berkompeten urun rembuk dalam masalah proyek JLU ini,” pungkasnya. (hil/tim/red)

Mungkin Anda Menyukai